Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa dana sisa dari program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) yang belum tersalurkan pada tahun anggaran 2024 tidak akan dibiarkan mengendap.
Dana sebesar Rp3,5 miliar tersebut kini tercatat dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan direncanakan untuk digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
Konfirmasi ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporan audit LKPD Kaltim 2024, yang mencatat sisa anggaran BKT sebagai salah satu dari 27 temuan dengan total 63 rekomendasi perbaikan.
“Karena proses penyaluran sudah melewati batas waktu anggaran, sisa dana itu kami masukkan ke SILPA. Tapi ini bukan dana yang hilang. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikannya kembali tahun depan dengan perencanaan yang lebih tepat,” ujar Seno, Minggu (25/5/2025).
Program BKT selama ini menjadi tumpuan bagi mahasiswa asal Kaltim yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun yang memiliki prestasi akademik.
Namun dalam pelaksanaannya, distribusi dana seringkali tidak berjalan lancar, baik karena kendala teknis maupun perencanaan yang belum matang.
Pemerintah daerah berjanji akan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan pendidikan tersebut, sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.
Pemprov juga telah memberi batas waktu dua bulan kepada perangkat daerah terkait untuk menyusun langkah korektif yang konkret.
“Seluruh catatan BPK, termasuk soal BKT, sedang kami evaluasi. Kita tidak ingin ada lagi anggaran pendidikan yang tersendat hanya karena masalah administratif,” tegas Seno.
Meskipun Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, pemerintah mengakui bahwa masih ada ruang untuk penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, kebijakan beasiswa kini diarahkan pada pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh.
Dua program baru, yakni Gratispol dan Jospol, telah diluncurkan untuk menggantikan BKT mulai tahun ajaran 2025/2026. Meski formatnya berbeda, orientasinya tetap pada pemerataan akses pendidikan.
“Prinsipnya, anggaran pendidikan tetap jadi prioritas. Kami ingin program ke depan lebih terstruktur dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata,” pungkas Seno. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
