Halonusantara.id, Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai menunjukkan dampaknya pada sektor perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim). Efisiensi yang melibatkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan pengurangan Alat Tulis Kerja (ATK) tersebut berimbas pada penurunan okupansi kamar hotel di daerah ini. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyuarakan kekhawatirannya dan mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.
Menurut Nurhadi, pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah tidak hanya mengurangi jumlah penginapan yang dibutuhkan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas, termasuk pada pengusaha perhotelan yang kini mengalami kesulitan. “Banyak profesi di Indonesia yang bergantung pada sektor ekonomi ini. Efisiensi ini terlalu berdampak luas, terutama bagi sektor perhotelan dan pariwisata,” ungkapnya.
Nurhadi menambahkan bahwa hampir 70 persen pendapatan bisnis perhotelan sangat bergantung pada kegiatan pemerintahan, sehingga kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan usaha mereka. Dia juga memberikan contoh daerah dengan pendapatan terbatas seperti Provinsi Jambi yang bergantung pada sektor ini untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak perhotelan.
Di akhir pernyataannya, Nurhadi meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi tersebut dengan memberikan solusi yang lebih bijak agar dampaknya tidak semakin meluas. “Kami berharap ada jalan tengah yang dapat mengakomodasi kebutuhan sektor perhotelan tanpa mengurangi efisiensi yang diperlukan,” harapnya. (Eby/Adv)
