Halonusantara.id, Samarinda– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong transformasi pendekatan bantuan sosial, dari yang bersifat konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi berbasis produktivitas.
Melalui program Jospol 4 dalam skema GratisPol, Dinas Sosial Kaltim fokus membangun kemandirian warga miskin dengan bantuan stimulan usaha mikro.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa program ini tidak sekadar memberi bantuan.
“Kami ingin menumbuhkan semangat berusaha di kalangan masyarakat miskin. Tujuannya agar mereka bisa menambah penghasilan sendiri dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” katanya, Sabtu (28/6/25).
Jospol 4 sendiri diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi 1.500 keluarga penerima manfaat selama 2025. Setiap kabupaten dan kota mendapatkan alokasi sekitar 150 peserta yang akan menerima modal usaha disertai pendampingan langsung agar kegiatan ekonomi mereka berjalan optimal.
Hingga pertengahan tahun ini, pelaksanaan program telah menjangkau wilayah Kutai Barat, Bontang, dan Penajam Paser Utara.
Sementara pelaksanaan di Kutai Kartanegara masih berlangsung. Dinsos menargetkan seluruh 10 kabupaten/kota, termasuk Mahakam Ulu, bisa terlayani pada tahun ini.
Berbeda dari bantuan sosial pada umumnya, skema ini dirancang sebagai jalan keluar jangka panjang. Penerima manfaat diarahkan untuk mengembangkan unit usaha produktif yang berpotensi menjadi sumber penghasilan utama keluarga.
“Ini adalah bagian dari Jospol yang mengacu pada visi besar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam menciptakan kesejahteraan merata, terutama untuk kelompok rentan,” tutur Andi.
Selain penguatan ekonomi melalui Jospol 4, Dinsos juga menjadi aktor penting dalam implementasi GratisPol di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Peran utamanya berada di lini awal, yakni pendataan dan verifikasi calon penerima subsidi premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Andi, meski GratisPol kini bersifat universal dan terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang status sosial, keberpihakan pada kelompok miskin tetap menjadi prioritas.
“Pendekatan berbasis data dapat menjadi kunci agar bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran,” tandasnya. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
