Halonusantara.id, Samarinda – Besarnya potensi sungai di Kalimantan Timur sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga kini belum tergarap optimal. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti lambannya realisasi pengelolaan sektor tersebut, padahal sungai bisa menjadi aset strategis daerah.
Dalam keterangannya, Sapto menilai bahwa keterbatasan kewenangan daerah menjadi penghambat utama. Ia menegaskan perlunya dorongan politik dan inovasi kebijakan untuk membuka jalan agar pengelolaan sungai dan laut tidak lagi terpusat di pemerintah pusat.
“Wilayah kabupaten dan kota memiliki potensi besar, tapi belum banyak yang disentuh. Kita butuh terobosan dari anak-anak daerah sendiri agar pengelolaan ini menjadi nyata, bukan sekadar wacana,” ujar Sapto.
Ia menyebut langkah konkret yang bisa diambil mencakup penataan zonasi seperti parkir kapal, titik labuh, hingga jalur pelayaran yang dikelola secara profesional. Namun, proses ini masih menunggu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah.
“Selama belum ada keputusan dari pusat, daerah hanya bisa menunggu. Padahal kita sudah berkali-kali menyuarakan ini. Harus ada komitmen kuat antara Gubernur, DPRD, dan pemangku kepentingan lain untuk menuntaskan masalah ini,” tambahnya.
Sapto mencontohkan keberhasilan daerah lain seperti Banjarmasin dalam mengelola alur Sungai Barito, yang berdampak langsung pada peningkatan PAD mereka. Komisi II, katanya, telah melakukan studi banding ke wilayah tersebut dan mendapatkan banyak pelajaran berharga.
Selain itu, Sapto mengkritisi keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 1989 yang dinilainya sudah tidak relevan. Ia mendorong revisi aturan tersebut agar mencakup pengelolaan alur sungai dan wilayah laut hingga 12 mil.
“Kalau tidak segera dibuat regulasi baru, kita akan terus rugi. Daerah lain bisa memanfaatkan potensi ini, kenapa kita tidak?” tegasnya.
Sebagai penutup, Sapto menekankan bahwa Kaltim sudah memiliki Perusda yang siap mengelola sektor ini. Tinggal bagaimana regulasi diperbarui dan kewenangan diperkuat.
“Kalau ini dijalankan dengan serius, PAD kita bisa meningkat signifikan. Ini bukan soal proyek pribadi, ini soal masa depan daerah,” pungkasnya.(Eby/Adv)
