Halonusantara.id, Samarinda — Program pembiayaan pendidikan tinggi hingga jenjang doktoral (S3) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program GratisPol mendapat sambutan positif dari DPRD Kaltim.**
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan luar biasa dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.
Pernyataan itu disampaikannya usai mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu, 9 Juli 2025.
“Program ini menjadi yang pertama di Indonesia dan patut diapresiasi. Tidak hanya membiayai kuliah hingga sarjana, tapi juga sampai program doktor. Ini membuka harapan besar bagi generasi muda kita,” kata politisi dari Fraksi PPP itu.
Dalam forum tersebut, pihak eksekutif memaparkan berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari skema pembiayaan, jumlah calon penerima manfaat, hingga regulasi yang akan menjadi dasar implementasi program. Syarifatul menyambut baik paparan itu dan menilai kesiapan pemerintah sudah cukup matang.
“Kita sudah dapat gambaran utuh. Regulasi dan nomenklaturnya sudah jelas, hambatan teknis pun sudah dipetakan. Sekarang tinggal eksekusinya saja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan hukum melalui perjanjian kerja sama resmi (PKS) antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, bukan sekadar nota kesepahaman (MoU). Hal ini dianggap krusial untuk memastikan program bisa masuk dalam penganggaran perubahan.
“Kalau masih pada tahap MoU, itu belum final. Tapi begitu masuk tahap PKS, maka data mahasiswa dan anggaran sudah bisa dihitung secara pasti,” jelasnya.
Tak hanya menanggung biaya kuliah, GratisPol juga dirancang untuk memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, bantuan tersebut mencapai Rp5 juta per mahasiswa dan dinilai cukup untuk kebutuhan dasar.
“Angka itu disusun berdasarkan hasil kajian dan survei kebutuhan lapangan. Jadi cukup representatif,” tambahnya.
Meski mendukung penuh program pendidikan ini, Syarifatul tetap mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan sektor penting lainnya. Ia menekankan perlunya keseimbangan alokasi anggaran agar pembangunan tetap berjalan merata.
“Kita tentu dukung penuh sektor pendidikan, tapi harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal. Keseimbangan pembangunan lintas sektor tetap jadi pegangan,” tegasnya.
Ia berharap program GratisPol dapat menjadi contoh bagi daerah lain, serta menjadi tonggak pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat nasional. (Eby/Adv)
