Halonusantara.id, Samarinda – Dalam upaya menekan potensi gangguan keamanan dari organisasi masyarakat (ormas) yang terindikasi melakukan praktik premanisme, sejumlah pejabat tinggi di Kalimantan Timur berkumpul dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025). Agenda ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga ketertiban dan iklim investasi di wilayah yang kini menjadi sorotan nasional akibat keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, serta unsur Forkopimda, pimpinan ormas, dan tokoh masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atas perhatian dan inisiatifnya dalam menyelenggarakan kegiatan yang kami yakini sangat penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi di Kaltim,” ucap Harum sapaan akrabnya.
Harum juga menegaskan, bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kaltim sebagai wilayah strategis yang menjadi sorotan nasional dan global. Oleh karena itu, dirinya menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan daerah dari gangguan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Menurutnya, keberadaan ormas yang menyimpang dari tujuan pembentukannya dan bahkan terindikasi melakukan tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat, mengganggu rasa aman dan mengancam iklim investasi.
“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tambahnya.
Sementara itu, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya dalam menanggapi permasalahan ini secara konkret. Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan pentingnya pemetaan menyeluruh terhadap ormas di Kaltim.
“Kita akan profilkan ormas-ormas ini, apakah meresahkan atau justru membantu masyarakat. Ini yang akan kita coba komunikasikan,” ungkapnya.
Sapto sapaan akrabnya, menegaskan bahwa ormas yang terlibat dalam praktik ilegal seperti pungli harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Maka ini menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan, karena jika tidak ditertibkan, iklim investasi di Kaltim bisa terganggu,” tegas Sapto.
Dalam forum tersebut, juga dibahas strategi pendataan, pengawasan, dan pembinaan terhadap ormas oleh Kesbangpol Kaltim, serta peran Pemprov sebagai koordinator lintas lembaga termasuk TNI, Polri, BIN, dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Kaltim juga akan berperan sebagai penghubung dan fasilitator dalam menyatukan langkah seluruh unsur terkait, seperti TNI, Polri, kejaksaan, BIN, Kesbangpol, serta pemerintah kabupaten kota, agar penanganan terhadap ormas yang meresahkan dapat dilakukan secara sistematis dan tidak tumpang tindih.
Melalui Badan Kesbangpol, pendataan, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh ormas di Kaltim akan diperkuat.
Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemprov Kaltim berkomitmen membentuk satuan tugas (satgas) investasi yang bertugas mendampingi investor sekaligus menjamin agar proyek-proyek investasi dapat berjalan aman dan lancar tanpa intimidasi, pemerasan, atau penguasaan hak oleh pihak tertentu.
Seusai rapat, Sapto menyampaikan bahwa forum ini merupakan agenda yang sangat baik karena menjadi wadah untuk menyelaraskan arahan pusat terkait stabilitas keamanan dan investasi di daerah.
“Dengan adanya forum ini, kita bisa mengingatkan bahwa ormas dibentuk untuk membangun masyarakat, wilayah, dan negara. Jadi, niat baik tersebut perlu dijaga,” sambungnya.
Dirinya menambahkan bahwa akan ada pembentukan Satgas dari pusat yang akan turun ke daerah, serta pembinaan terhadap ormas yang beragam latar belakangnya.
“Karena Ormas ini terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras maka pastinya dari Pemprov dan DPRD bersama akan melakukan pembinaan secara benar terhadap ormas yang ada,” tutupnya. (Eby/Adv)
