Halonusantara.id, Samarinda – Bencana longsor yang melanda KM 28 Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (2/6/2025), para legislator berupaya mencari titik terang atas penyebab dan dampak bencana tersebut.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, rapat turut dihadiri anggota komisi seperti Jahidin, Abdul Rakhman Bolong, Arfan, Baharuddin Muin, Subandi, dan Syarifatul Sya’diah. Hadir pula Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid, perwakilan PT Baramulti Sukses Sarana (BSSR), tim hukum Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu, serta sejumlah warga terdampak.
RDP ini digelar sebagai respons terhadap laporan masyarakat terkait bencana yang menyebabkan puluhan warga mengalami kerugian. “Tercatat ada sekitar 22 kepala keluarga yang terdampak,” ujar Reza usai rapat.
Komisi III berkomitmen memediasi penyelesaian kasus ini dan mendorong adanya pertanggungjawaban dari perusahaan tambang. Salah satu fokusnya adalah memastikan PT BSSR ikut memikul tanggung jawab atas dampak yang terjadi.
Meski pihak Dinas ESDM menyebut faktor alam sebagai penyebab utama longsor, Komisi III tetap menginginkan investigasi menyeluruh. Reza menyatakan bahwa klarifikasi tetap penting dilakukan untuk menjawab keraguan masyarakat.
Dalam waktu dekat, Komisi III akan meninjau langsung lokasi kejadian untuk melihat kondisi riil di lapangan. “Respon cepat ini bukan semata karena dorongan masyarakat, tapi wujud komitmen DPRD dalam menyikapi persoalan rakyat,” jelas politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Reza juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antara hasil kajian akademisi Universitas Mulawarman dan opini masyarakat. Kajian menyebut faktor alam, sementara warga menduga aktivitas pertambangan turut berkontribusi.
Sebagai langkah lanjut, DPRD Kaltim akan membentuk tim kajian terpadu dengan melibatkan Dinas ESDM, BBPJN, BSSR, serta perwakilan masyarakat. Tim ini akan bertugas mencari penyebab utama longsor secara objektif.
Pemerintah Desa Batuah juga diminta segera bersinergi dengan Pemkab Kukar dalam menyiapkan agenda kunjungan bersama ke lokasi. Peninjauan tersebut dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua Juni dan akan melibatkan Pemerintah Provinsi Kaltim serta instansi terkait lainnya. (Eby/Adv)
