Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) akan fokuskan alokasi anggaran pendidikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di Kaltim.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menggelar diskusi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Koordinator Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Selasa (24/1/2023).
Arah kebijakan pengelolaan pendidikan dan pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim dibahas dalam diskusi tersebut.
Diskusi dipimpin langsung oleh Hasanuddin Mas’ud selaku Ketua DPRD Kaltim didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yenni Eviliana dan Abdul Kadir Tappa. Serta hadir pula perwakilan dari Disdikbud Kaltim dan Program Studi Doktoral Manajemen Pendidikan FKIP Unmul.
Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa beberapa hal yang dibahas dalam forum berkaitan dengan pengelolaan dan penganggaran pendidikan di Kaltim. Saran, kritik dan masukan banyak disampaikan dalam forum diskusi.
“Kita juga ikut menyarankan ada mahasiswa yang menulis disertasi terkait pengelolaan dan penganggaran pendidikan di Kaltim kepada koordinator progam studi,” ucap Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai reporter.
Anggota Dewan asal daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan itu menjelaskan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat 4 yang mewajibkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD.
“Sesuai dengan UU 20 persen dari total anggaran APBD Kaltim yang 17,2 Triliun itu yaa sekitar 3,4 Triliun,” jelasnya.
Selanjutnya, ia memaparkan rincian 20 persen itu dianggarkan untuk pendidikan secara keseluruhan baik operasional dan infrastruktur pendidikan. Dari anggaran sekitar 3,4 triliun itu, hanya 900 miliar dianggarkan untuk infrastruktur pendidikan. Ia mengharapkan infrastruktur pendidikan lebih besar anggaranya.
“Harapannya penganggaran untuk operasional pendidikan bisa dikurangi dan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan itu bisa lebih besar kedepannya, itu yang jadi konsen kita,” ujar pimpinan DPRD Kaltim yang akrab dengan sapaan Hamas.
Hamas mengutarakan bahwa infrastruktur pendidikan di Kaltim masih sangat minim dan ini menjadi tantangan besar untuk kita. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang lebih sedikit dari jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Setiap tahunnya kita masih berkutat di masalah sistem zonasi sekolah saat pendaftaran karena kurangnya infrastruktur pendidikan,” tutupnya.(MF/Adv/DPRDKaltim)
