Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-46 pada Minggu (30/11) di Gedung Utama DPRD Kaltim. Agenda utamanya ialah penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi terkait Nota Penjelasan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel memimpin langsung rapat yang turut didampingi Wakil Ketua III Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman dan Sekdaprov Kaltim yang hadir mewakili Gubernur. Forum ini turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, tenaga ahli, dan undangan lainnya.
Ekti Imanuel menjelaskan bahwa setelah seluruh fraksi—Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN-NasDem, PKS, dan Demokrat-PPP—menyampaikan pandangan umum pada paripurna sebelumnya, agenda selanjutnya adalah mendengarkan tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Selanjutnya, sesuai tata tertib DPRD Kaltim, pembahasan Raperda APBD 2026 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran bersama TAPD,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hasil dari pembahasan tersebut menjadi bahan laporan kerja Badan Anggaran yang kemudian akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.
Mewakili Gubernur, Sekdaprov Kaltim Sriwahyuni memberikan tanggapan terhadap seluruh masukan fraksi. Dalam penyampaiannya, ia menyebut sebagian besar fraksi menyoroti turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Penurunan TKD tersebut berdampak langsung terhadap proyeksi APBD 2026 yang merosot menjadi Rp15,15 triliun. Angka tersebut jauh dibawah APBD 2025 yang mencapai Rp21,74 triliun.
Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan fraksi. Ia memastikan pemerintah provinsi akan melakukan penyesuaian kebijakan anggaran sesuai kondisi fiskal saat ini.
“Kami memastikan rancangan APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah provinsi berupaya mempertahankan kualitas belanja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat perencanaan sehingga program prioritas tetap aman meski dana transfer menurun.(Ngl/ADV/DPRDKaltim)
