Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menaruh perhatian serius terhadap rencana pembangunan empat sekolah menengah atas (SMA) baru di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi meminta Pemerintah Provinsi memastikan seluruh kajian teknis, mulai dari kebutuhan peserta didik, ketersediaan lahan hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung dapat diselesaikan sebelum keputusan pembangunan diambil.
Pembangunan SMA tersebut direncanakan di empat kecamatan, yakni Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun dan Muara Kayu.
Sebagian wilayah tersebut diketahui terdapat tiga sekolah telah menjalankan kegiatan belajar mengajar melalui skema filial sebagai solusi sementara, sedangkan satu sekolah lainnya berdiri di atas lahan hibah milik masyarakat setempat.
Ia mengatakan sejumlah sekolah masih berstatus kelas jauh atau yayasan, sehingga belum dapat menerima siswa baru karena belum berstatus negeri.
“Operasional sudah berjalan, tapi statusnya masih filial. Ada juga yayasan yang siap menyerahkan aset agar bisa dinegerikan,” ucapnya.
Ia menegaskan kepastian lahan dan legalitas aset penting guna menghindari masalah hukum. Selain itu, pemerintah diminta untuk menghitung potensi peserta didik dan ketersediaan guru agar sekolah tidak kekurangan tenaga pendidik maupun peminat.
“Jangan sampai sekolah dibangun, tapi guru kurang atau siswanya sedikit. Apalagi kondisi fiskal daerah sedang ketat,” tegasnya.
Darlis menjelaskan bahwa rencana pembangunan empat SMA tersebut belum bisa masuk di tahun anggaran 2026 karena APBD 2026 sudah disahkan.
Ia menyebut peluang pendanaan baru diperkirakan terbuka pada 2027 setelah seluruh kajian teknis Disdikbud diselesaikan.
“Perlu ada peta kebutuhan pendidikan untuk Kukar agar kita tahu mana yang layak dinegerikan dan mana yang perlu dibangun baru,” tutupnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
