Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Pusat berencana melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2026 mendapat respon keras dari banyak kalangan terutama dari legislator Kaltim.
Muhammad Samsun, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), mendukung penuh langkah yang dilakukan pihaknya dalam penolakan DBH yang direncanakan akan diterima Kaltim pada 2026 mendatang.
Seharusnya Kalimantan Timur mendapatkan DBH cukup besar yang sesuai dengan undang – undang, mengingat Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia.
“Kaltim selama ini selalu menjadi anak manis, selalu adem dan tenang,” ucapnya.
Meski kondisi masyarakat kaltim kondusif. Samsun menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Ia khawatir kebijakan pemotongan DBH akan menjadi penghambat bagi pembangunan di Kaltim.
Samsun menegaskan jika jalur kordinasi pemerintahan tak mampu menemukan solusi atas rencana pemotongan DBH, maka respon keras masyarakat pun akan muncul dan sulit dihindari.
“Kami tentunya tidak bisa menghalangi masyarakat Kalimantan Timur untuk melakukan aksi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, anggaran Kalimantan Timur pada tahun 2026 diperkirakan hanya sebesar Rp. 15 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya yang mencapai Rp. 21 triliun. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
