Halonusantara.id, Samarinda – Polemik keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kalimantan Timur kembali mencuat menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim serta para kepala cabang dinas wilayah, Komisi IV DPRD Kaltim menggarisbawahi perlunya pembenahan serius terhadap distribusi dan kapasitas sekolah.
Meskipun pelaksanaan teknis SPMB 2025 dinilai berjalan tanpa kendala berarti, DPRD menekankan bahwa tantangan utama justru terletak pada ketimpangan daya tampung, terutama di daerah padat seperti Balikpapan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menyebut hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang bisa tertampung di SMA dan SMK Negeri.
“Masalahnya bukan hanya soal teknis pendaftaran, tapi pada struktur pendidikan yang belum seimbang. Separuh lulusan SMP harus diarahkan ke sekolah swasta karena kapasitas negeri yang belum mencukupi,” ungkapnya.
Sebagai respons atas persoalan tersebut, DPRD Kaltim mendorong percepatan pembangunan unit sekolah baru maupun perluasan lembaga pendidikan yang ada. Salah satunya adalah SMK Negeri 5 Balikpapan, yang dinilai punya potensi besar untuk dikembangkan karena memiliki lahan seluas 16 hektare.
“Ini kesempatan strategis untuk menambah rombongan belajar atau bahkan membuka unit sekolah baru,” ujar H Baba.
Namun di luar soal infrastruktur, tantangan lain yang juga diangkat adalah persepsi masyarakat yang cenderung terpusat pada sekolah negeri favorit. Hal ini menghambat upaya pemerataan distribusi siswa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyayangkan pola pikir masyarakat yang masih memandang sebelah mata sekolah lain, termasuk swasta.
“Kita masih menghadapi mentalitas bahwa hanya sekolah favorit yang bagus. Padahal, semua sekolah punya potensi berkembang asal dikelola dan didukung dengan baik,” jelas Darlis.
Ia menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan sekolah swasta agar tetap menjadi pilihan yang layak bagi masyarakat.
“Kalau semua siswa didorong ke sekolah negeri, maka sekolah swasta akan mati pelan-pelan. Kita harus pastikan keberadaannya tetap kuat dan menjadi alternatif yang layak,” tambahnya.
Untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai harapan, DPRD Kaltim menjadwalkan monitoring langsung ke berbagai daerah. Mereka akan menilai tidak hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sejauh mana akses pendidikan bisa dirasakan merata.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD dan pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Kaltim. Mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif masih menjadi pekerjaan rumah besar, yang menuntut kolaborasi berkelanjutan dari semua pihak. (Eby/Adv)
