Halonusantara.id, Samarinda – Rencana penghematan anggaran APBD 2026 yang berpeluang berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis
Ananda menyampaikan, anggaran yang awalnya disepakati sebesar Rp21,350 triliun kini hanya tersedia sekitar Rp15,115 triliun, sehingga beberapa program perlu disesuaikan dan berpotensi terkena efisiensi.
“Kan kemarin waktu kesepakatan 21,350 T. Sekarang 15,115 T. Ada efisiensi volume program-program, itu sudah kita sepakati. Nah, itu harus benar-benar detail,” tegas Ananda.
Ia menekankan agar pemangkasan TPP dapat diperhitungkan dengan cermat, mengingat langkah ini bisa berpotensi mengganggu perputaran ekonomi daerah.
“Jangan sampai dampaknya nggak bagus buat ekonomi Kaltim. Misal bilang ‘coret aja TPP’, nggak bisa sembarangan seperti itu. TPP itu kan berhubungan dengan ekonomi makro dan mikro masyarakat Kalimantan Timur.” ujarnya.
Ananda mengatakan, TPP punya andil besar dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang kaki lima, pasar tradisional, toko kelontong, hingga UMKM.
“Dari tunjangan prestasi itu kan orang dapat jajan, jajanin keluarganya. Kaki lima dapat untung, mereka belanja lagi ke pasar atau petani. Itu ekonomi mikro yang berjalan.” terangnya.
Sebab itu, dirinya meminta agar penyusunan anggaran 2026 dilakukan dengan teliti.
“Harus betul-betul detail hari ini. Bayangin dong, dari besar ke sedikit besar. Itu nggak boleh sembarangan. Apa pun yang dipangkas pasti ada dampaknya.” jelas Ananda.
Terakhir, Ananda berharap proses penyusunan penyusunan APBD 2026 dapat berjalan lancar serta mengasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
“Karena sudah ada kesepakatan hari ini, mudah-mudahan besok kita menuju persetujuan APBD 2026,” pungkasnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
