Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kaltim kembali menyoroti pengelolaan biaya di sekolah negeri. Kabar ini mencuat akibat munculnya surat edaran terkait biaya asrama di salah satu SMA negeri di Samarinda yang memicu keresahan dari sejumlah wali murid siswa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bahwa perencanaan anggaran belum disusun berdasarkan kondisi nyata dilapangan. Ia menegaskan, polemik tersebut muncul akibat lemahnya perhitungan pada tahap perencanaan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu meninjau kembali secara menyeluruh agar sistem pembiayaan lebih transparan dan tidak membebani keluarga siswa, terutama yang memiliki penghasilan rendah.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan perhitungan ulang secara menyeluruh. Jika memungkinkan, seluruh biaya operasional asrama ditanggung pemerintah, agar pihak sekolah tidak ada alasan untuk melakukan pemungutan tambahan,” tegas Darlis.
Ia menilai, bahwa belum adanya skema pendanaan yang jelas membuat beberapa sekolah melakukan pungutan tambahan ke orang tua siswa, padahal langkah tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan yang inklusif dan tidak memberatkan siswa.
Saat ini, ada tiga SMA negeri di Kaltim yang menerapkan sistem berasrama, semuanya menghadapi kendala yang sama yakni kebutuhan operasional yang jauh melampaui jumlah anggaran yang dialokasikan. Ia menambahkan, bantuan Rp 1,56 juta per siswa per bulan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan asrama.
Darlis mengingatkan bahwa kekurangan anggaran semacam itu berpotensi memunculkan kesan bahwa pendidikan gratis tidak diterapkan dengan baik.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penyesuaian anggaran yang lebih realistis dalam APBD mendatang, guna memastikan kebutuhan asrama dapat terpenuhi tanpa memberatkan masyarakat. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
