Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memantau stok beras di pasar menjelang datangnya libur perayaan natal dan tahun baru.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun yang menilai bahwa kemarau panjang dari dampak El Nino dan berkurangnya lahan pertanian menjadi faktor utama penurunan produksi beras di wilayah Kaltim.
Menurut Samsun, Pemprov Kaltim berkewajiban untuk menjamin ketersediaan khususnya beras yang merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat.
Samsun juga mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk merancang strategi yang efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kaltim.
“Saat ini yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan stok beras menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” ungkapnya.
Samsun menekankan bahwa langkah-langkah antisipasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya terkait dengan perayaan-perayaan khusus seperti Lebaran atau Natal.
“Keberlanjutan pasokan pangan sepanjang tahun perlu menjadi perhatian utama,” ucap Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Kendati Kaltim selama ini masih sering mendatangkan beras dari luar wilayah ketika stok menipis, namun Samsun mengatakan bahwa fokus utama harus selalu diberikan adalah pada produksi beras lokal.
Di sisi lain, dalam rangka menunjang para petani menghasilkan pangan berkualitas, Samsun menyarankan beberapa upaya, diantaranya, memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai teknik pertanian modern, penggunaan pupuk organik, dan praktik-praktik berkelanjutan, memastikan petani memiliki akses ke teknologi pertanian terbaru, seperti sistem irigasi yang efisien dan varietas unggul, mengupayakan pasar yang stabil dan adil bagi petani agar mereka dapat menjual hasil panen dengan harga yang layak, menggunakan praktik pertanian ramah lingkungan guna menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan produksi.
“Dengan begitu produksi pangan lokal dapat meningkat dan kualitasnya tetap terjaga untuk keberlanjutan masyarakat Kaltim yang berdaulat,” tutupnya.
