Halonusantara.id, Mahakam Ulu — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan pembangunan Bandara Mahakam Ulu yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Untuk memastikan keselarasan antara kebijakan provinsi dan daerah, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel beserta beberapa anggota legislatif melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mahakam Ulu pada Rabu (21/5/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya legislatif dalam mengawal kebijakan strategis di wilayah perbatasan yang memerlukan infrastruktur transportasi udara. Turut mendampingi Ekti dalam agenda tersebut adalah Baharuddin Muin, Abdul Rakhman Bolong, dan Agus Suwandi.
“Kunjungan kerja saya ke Mahulu terkait dengan yang kita mau sinkronkan. Karena dari APBD Provinsi tahun 2025 ada alokasi sekitar 40-45 Miliar Rupiah untuk pembangunan bandara,” jelas Ekti.
Ia menjelaskan bahwa aspek teknis masih dalam tahap penyusunan oleh dinas terkait. Beberapa dokumen penting seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi fokus utama yang ditinjau dalam kunker ini.
Menurut Ekti, proyek ini semula berada di bawah Dinas Perhubungan. Namun karena tidak terdapat nomenklatur yang sesuai, kewenangan pembangunan bandara dialihkan kepada Dinas PUPR Cipta Karya Provinsi Kaltim.
“Proyek ini cantolannya awalnya di Dinas Perhubungan, tapi karena tidak ada nomenklaturnya, akhirnya dialihkan ke Cipta Karya. Proses perpindahan ini baru terjadi dalam dua hari terakhir,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa proses lelang akan memakan waktu sekitar empat bulan, termasuk dua bulan untuk penyusunan perencanaan dan dua bulan untuk proses tender.
“Proses perencanaan memakan waktu sekitar dua bulan, kemudian dua bulan berikutnya untuk tender. Tapi kalau memungkinkan, saya berharap proses tender bisa dipercepat,” terangnya.
Adapun terkait kerja sama pelaksanaan pembangunan, Ekti menekankan pentingnya kesepakatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang akan dituangkan dalam MoU.
“Roadmap-nya akan disusun oleh Asisten I Setkab Mahulu Agustinus Teguh Santoso. Nanti akan ada kesepakatan antara Bupati Mahulu dengan Gubernur Kaltim, termasuk pembagian peran melalui MoU,” ucapnya.
Dengan adanya bandara ini, Ekti berharap aksesibilitas dan konektivitas Mahakam Ulu dapat meningkat, serta membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan perbatasan. Politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa percepatan proyek menjadi komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov Kaltim. (Eby/Adv)
