Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan arah pembangunan ekonomi daerah pada 2026 tidak hanya berfokus pada satu sektor, melainkan diversifikasi sumber daya ekonomi yang disokong dengan penguatan infrastruktur dasar.
Hal ini diyakini akan memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, mengatakan strategi pembangunan ekonomi Kukar harus adaptif dengan tantangan zaman.
“Kami menekankan penguatan sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, diversifikasi sumber daya, dan infrastruktur dasar,” ujarnya saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, lima fokus utama tersebut bukan hanya jargon, melainkan arah nyata yang akan dituangkan dalam kebijakan anggaran.
Sektor pertanian, misalnya, tetap menjadi penopang utama ekonomi Kukar yang harus ditingkatkan produktivitasnya.
Begitu juga pariwisata dan ekonomi kreatif yang diyakini memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja baru.
Diversifikasi sumber daya ekonomi dianggap penting agar Kukar tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam tertentu.
Dengan infrastruktur dasar yang memadai, pergerakan ekonomi di semua lini diharapkan bisa lebih cepat.
“Kalau pondasi infrastrukturnya kuat, maka semua sektor bisa berkembang serentak,” jelas Farida.
Untuk menopang kebijakan ekonomi tersebut, DPRD menegaskan perlunya dukungan dari sisi keuangan daerah. Farida memaparkan empat arah utama kebijakan keuangan.
Pertama, optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. Kedua, memperkuat peran BUMD agar kontribusi terhadap PAD lebih maksimal.
Ketiga, mendorong sinergi dengan sumber pendanaan non-APBD, terutama dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“CSR perusahaan yang beroperasi di Kukar bisa diarahkan untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran,” terangnya.
Keempat, menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam alokasi kegiatan pembangunan di Kukar.
Farida menegaskan, kombinasi kebijakan ekonomi dan keuangan ini akan jadi kunci untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing daerah.
“Kalau semua instrumen berjalan selaras, maka hasilnya akan langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, strategi pembangunan ekonomi ini bukan hanya menyoal angka, tapi juga membangun pondasi jangka panjang. Menurutnya, ke depan Kukar perlu lebih berani mengeksplorasi sektor baru agar tidak terjebak dalam ketergantungan ekonomi yang sempit.
“Diversifikasi adalah jawaban. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor ekstraktif, karena ada banyak potensi lain yang bisa dikembangkan,” tegasnya.
DPRD Kukar berharap pemerintah daerah dapat segera menerjemahkan arah kebijakan ini ke dalam program nyata yang terukur. Dengan begitu, visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar dicapai pada 2026. (Hf/Adv)
