Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Program pemberian insentif Rp100 juta untuk komunitas di Kutai Kartanegara (Kukar) menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akbar Haka, menyampaikan keprihatinannya terhadap program tersebut jika dijalankan tanpa proses seleksi yang ketat.
Menurut Akbar, pemerintah harus berhati-hati agar dana sebesar itu tidak disalurkan secara serampangan. Ia menilai, jika tidak ada kurasi dan mekanisme pengawasan yang jelas, program justru bisa melahirkan masalah baru.
“Saya pernah sampaikan ke Pak Sekda, jangan sampai kita beri motor balap ke orang yang belum bisa balapan. Bisa celaka atau sia-sia,” tegasnya, Sabtu (9/8/2025).
Akbar mengusulkan agar dana komunitas ini dialihkan untuk program yang lebih strategis dan memberdayakan, seperti sertifikasi profesi. Ia mencontohkan profesi kreatif yang tengah berkembang di kalangan anak muda, seperti fotografer, videografer, desainer grafis, hingga barista. Sertifikasi ini, menurutnya, tidak hanya meningkatkan kompetensi tetapi juga memperluas peluang kerja dan usaha.
Ia juga menyayangkan jika anggaran besar ini hanya habis untuk kegiatan seremonial tanpa output yang jelas. Pemerintah daerah, kata Akbar, harus mengubah pendekatan dari sekadar kegiatan jangka pendek menjadi investasi jangka panjang dalam pengembangan SDM Kukar.
“Kalau komunitas diberi dana, tapi tidak jelas roadmap dan targetnya, itu bukan pemberdayaan, itu hanya pembagian,” tambahnya.
Akbar pun mendorong agar Pemkab Kukar segera menyusun parameter penilaian dan pelibatan publik dalam proses seleksi.
Legislator dari Fraksi PDI-P ini percaya, jika dikelola dengan benar, dana komunitas bisa menjadi instrumen penting membangun ekosistem kreatif yang sehat di Kukar. (Hf/Adv)
