Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sri Muryani, menyoroti kondisi rumah aman bagi korban kekerasan yang dinilai belum layak dan tidak memberikan rasa nyaman.
Dalam peninjauan beberapa waktu lalu, Sri menemukan rumah aman tersebut hanya berupa bangunan fisik tanpa fasilitas memadai. Ia menyebut tidak ada tempat tidur, dapur yang layak, maupun kamar mandi yang berfungsi baik.
“Bangunannya ada, tapi dalamnya kosong. Tidak ada tempat tidur, WC rusak, dapur pun tidak layak. Ini jelas perlu dibenahi,” tegasnya, Jumat (16/8/2025).
Sri menilai kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat rumah aman seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Ia meminta Pemkab Kukar segera meninjau ulang dan melengkapi fasilitas sesuai standar.
Lebih jauh, ia menyinggung persoalan ketimpangan gender yang masih memengaruhi kualitas pembangunan manusia di Kukar. Menurutnya, program pemberdayaan perempuan selama ini sering dipandang sebelah mata dan hanya sebatas pelatihan.
“Pemerintah seolah menganggap program untuk perempuan hanya sebatas pelatihan. Padahal, ada masalah besar seperti kasus kekerasan yang terus meningkat,” ujarnya.
Sri menegaskan, kesetaraan gender harus diwujudkan bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam implementasi nyata di lapangan. Perhatian terhadap perempuan, lanjutnya, bukan sekadar empati, melainkan bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia yang adil dan seimbang.
“Kalau bicara pembangunan, jangan hanya fisik. Pembangunan itu juga menyangkut manusianya, terutama yang rentan seperti perempuan dan anak,” jelasnya.
Ia berharap ke depan Pemkab Kukar lebih serius membangun fasilitas sosial, termasuk rumah aman, yang benar-benar menjadi simbol perlindungan, bukan sekadar formalitas.
“Allah saja menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama derajatnya. Jadi jangan pernah abaikan hak-hak mereka,” pungkas Sri. (Hf/Adv)
