Halonusantara.id, Samarinda — Isu tentang aparatur sipil negara (ASN) yang mengundurkan diri karena enggan ditempatkan di kawasan terpencil kembali mencuat. Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi salah satu daerah yang sering terdampak fenomena tersebut, mendapat sorotan khusus dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.
Ekti menilai, fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman sebagian calon ASN mengenai arti sesungguhnya dari pengabdian kepada negara. Mereka lebih memprioritaskan kenyamanan pribadi ketimbang komitmen terhadap tugas negara.
“Sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing. Ketika sudah dikasih penempatan tapi tidak mau, mungkin ada kegiatan lain yang menurut mereka lebih menjanjikan,” ucapnya.
Lebih jauh, Ekti menegaskan bahwa menjadi ASN bukan sekadar soal upah atau fasilitas. Ia mengingatkan bahwa setiap ASN sudah terikat sumpah jabatan, yang semestinya dipegang teguh dalam menjalankan tugas, di mana pun ditempatkan.
“Namanya ASN, ada sumpahnya. Kerja ini bukan soal besar kecilnya gaji, tapi di mana kita ditempatkan dan seberapa besar keinginan untuk membangun,” jelas Ekti.
Ia pun menyoroti pentingnya membangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal, khususnya di wilayah Mahulu. Menurut Ekti, ketergantungan terhadap ASN dari luar daerah hanya akan memperpanjang masalah penolakan penempatan di daerah terpencil.
“Pendidikan untuk orang lokal harus ditingkatkan. Kalau terus mengandalkan orang luar, pasti akan terus begini. Harapannya, orang Mahulu sendiri yang membangun daerahnya,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Ekti mendorong pemerintah daerah untuk berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi bagi masyarakat Mahulu. Upaya ini dinilai strategis untuk melahirkan SDM lokal yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan daerah.
“Namanya ASN, ada sumpahnya. Kerja ini bukan soal besar kecilnya gaji, tapi di mana kita ditempatkan dan seberapa besar keinginan untuk membangun,” jelas Ekti.
Dengan adanya SDM lokal yang kompeten, diharapkan penempatan ASN di wilayah terpencil tidak lagi menjadi persoalan, sekaligus mempercepat proses pembangunan di Mahulu. (Eby/Adv)
