Halonusantara.id, Samarinda – Masalah klasik di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar kembali mencuat dari tiga kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) II Samarinda. Keluhan warga yang diserap oleh anggota DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar seperti jalan yang layak, drainase yang baik, hingga akses air bersih masih belum terpenuhi secara merata.
Dalam sejumlah kesempatan reses dan kunjungan lapangan, Elnatan menerima laporan yang konsisten dari warga Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, dan Sambutan. “Hampir semua wilayah mengeluhkan hal yang sama, tapi yang paling krusial adalah kondisi jalan rusak dan sistem drainase yang buruk, terutama di Loa Janan Ilir dan Palaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa di Palaran, persoalan air bersih tak kalah mendesak. Banyak warga belum mendapatkan distribusi air secara optimal karena keterbatasan jaringan pipa sekunder dan minimnya anggaran PDAM. “Pipa yang tersedia hanya mampu menjangkau hingga 100 meter. Jika lebih jauh dari itu, tekanan air turun drastis, dan distribusi tak bisa maksimal,” terang legislator dari Fraksi Gerindra itu.
Elnatan menyambut baik target Pemerintah Kota Samarinda yang berencana mengalirkan air bersih ke seluruh kota secara penuh pada 2029. Namun menurutnya, target tersebut hanya bisa tercapai jika ada upaya konkret, salah satunya dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru. “Jangan hanya mengandalkan IPA yang sudah ada. Kapasitasnya terbatas. Butuh dukungan anggaran dan infrastruktur baru,” katanya.
Dukungan terhadap program prioritas tersebut juga telah diungkapkan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri. Keduanya berkomitmen bahwa dalam waktu lima tahun, seluruh warga Samarinda dapat menikmati akses air bersih tanpa terkecuali.
Sebagai wakil rakyat dari daerah terdampak, Elnatan menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi warga dan mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap kebutuhan mendasar masyarakat. “Saya sadar tidak semua aspirasi bisa diakomodasi sekaligus. Tapi yang dibutuhkan warga itu kepastian, bukan janji yang terus diundur,” tutupnya. (EP/Adv)
