Halonusantara.id, Kutai kartanegara – Proses pembahasan anggaran di Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki tahap penting.
Anggota Komisi III DPRD Kukar, Fachrudin, mengungkapkan bahwa serapan anggaran masih terbatas karena sebagian besar sudah terserap untuk belanja wajib.
“APBD kita sekarang sudah lebih dari Rp3 triliun, tapi banyak yang terkunci untuk mandatory spending. Sepuluh persen harus untuk kesehatan, dua puluh persen untuk pendidikan,” jelas Fachrudin, Jumat (29/8/2025).
Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk sektor lain menjadi lebih sempit. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah harus benar-benar berhati-hati menimbang prioritas dalam menyusun program.
Infrastruktur tetap penting, tetapi kebutuhan dasar warga tidak boleh ditinggalkan.
“Kalau bisa semua usulan masyarakat kita akomodir, tentu akan kita lakukan. Tapi kenyataannya, anggaran terbatas. Jadi harus pilih yang benar-benar prioritas,” tambahnya.
Saat ini, DPRD bersama pemerintah tengah menggelar rangkaian rapat Badan Anggaran (Banggar).
Proses ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan program yang diusulkan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
Fachrudin menyebut, pola kerja sudah lebih terstruktur dibanding sebelumnya.
Setiap usulan hasil reses wajib masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dari sana, usulan disandingkan dengan program OPD, kemudian dibahas di Banggar sebelum ditetapkan dalam paripurna.
“Jadi sekarang tidak bisa lagi asal masuk program. Semua harus melalui SIPD, kemudian diverifikasi sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, targetnya pembahasan APBD bisa rampung pada akhir November.
Menurut Legislator dari Fraksi PAN ini, tradisi ini sudah berjalan bertahun-tahun agar pemerintah bisa segera melaksanakan program di awal tahun anggaran berikutnya.
“Kita berharap selesai tepat waktu, supaya tidak ada keterlambatan realisasi. Kalau APBD sudah diketok November, Januari program bisa langsung jalan,” terangnya.
Meski ruang fiskal terbatas, Fachrudin memastikan DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga.
Skala prioritas jelas diarahkan untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Yang penting, anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Jadi tidak hanya proyek besar, tapi juga hal-hal sederhana yang langsung terasa manfaatnya,” pungkasnya. (Hf/Adv)
