Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2026 mulai menimbulkan reaksi dari wakil rakyat di Kutai Kartanegara (Kukar).
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Hj Fatlon Nisa, menilai kebijakan itu justru berpotensi menambah beban masyarakat.
Menurutnya, situasi ekonomi saat ini masih jauh dari stabil. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah di berbagai sektor dinilai berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tentu akan semakin berat jika harus menanggung kenaikan iuran BPJS.
“Kita melihat kondisi keuangan saat ini terjadi efisiensi di seluruh Indonesia. Ini juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat,” ujar Fatlon saat ditemui di Tenggarong, Sabtu (30/8/2025).
Ia menegaskan, rencana kebijakan tersebut harus melalui kajian mendalam terlebih dahulu. Jangan sampai keputusan yang diambil pemerintah pusat menambah tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau rencana itu disetujui maka beban masyarakat akan bertambah. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan,” imbuhnya.
Fatlon mengingatkan bahwa kehadiran BPJS sejatinya bertujuan meringankan biaya kesehatan, bukan sebaliknya.
Oleh karena itu, pemerintah diminta lebih berhati-hati sebelum menetapkan kenaikan iuran.
Selain itu, ia juga menekankan agar pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata.
Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan, apalagi menyangkut layanan kesehatan yang bersifat mendasar.
“BPJS ini kan menyangkut kebutuhan dasar. Kalau tarif naik, bisa saja sebagian masyarakat menunggak atau bahkan tidak sanggup lagi menjadi peserta,” katanya.
Fatlon berharap, pemerintah pusat membuka ruang dialog lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk DPRD di daerah, sebelum kebijakan itu benar-benar diputuskan. Dengan begitu, keputusan yang lahir akan lebih tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan program jaminan kesehatan tidak hanya diukur dari keberlangsungan sistem keuangan, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat merasa terbantu. (Hf/Adv)
