Halonusantara.id, Samarinda – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur memberikan penilaian kritis terhadap kinerja Pemprov Kaltim dalam laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Meski laporan keuangan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sejumlah indikator sosial-ekonomi menunjukkan ketimpangan dan stagnasi yang dinilai mengkhawatirkan.
Dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim yang digelar Rabu (17/6/2025), juru bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyampaikan pandangan umum yang menyoroti persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah yang belum tertangani secara optimal.
“Kami mengapresiasi Pemprov Kaltim atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih dalam laporan keuangan 2024,” ucap Afif saat membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna.
Namun, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa predikat WTP tak lantas menjadi alasan untuk bersantai. Mereka menegaskan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memperkuat sistem pengawasan internal demi efektivitas penggunaan anggaran.
Afif mengungkapkan kekhawatiran terhadap angka kemiskinan yang masih tinggi. Meski terjadi penurunan persentase dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen pada 2024, namun jumlah absolut penduduk miskin masih mencapai 221.340 orang.
“Lebih mengkhawatirkan lagi, indeks kedalaman kemiskinan justru naik dari 0,707 menjadi 0,799 persen. Ini artinya, jarak pendapatan masyarakat miskin dari garis kemiskinan makin jauh. Mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar,” jelas Afif.
Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga meningkat dari 0,140 menjadi 0,154 persen. Hal ini menandakan bahwa kesenjangan di antara masyarakat miskin sendiri kian tajam, menambah tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Ini menandakan, masalah kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tapi juga tentang pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi,” imbuhnya.
Gerindra juga menyoroti tingkat ketimpangan pengeluaran di wilayah perkotaan yang lebih tinggi dibanding daerah kabupaten. Indeks Gini tahun 2024 tercatat sebesar 0,321, dengan distribusi pengeluaran penduduk kota yang dianggap semakin timpang.
Tak kalah penting, angka pengangguran terbuka juga dinilai mengkhawatirkan. Dengan tingkat 5,14 persen, Kaltim menjadi provinsi dengan pengangguran tertinggi di Kalimantan. Angka ini berada di atas rata-rata nasional dan lebih tinggi dari Kalbar (4,8%), Kalteng (4,01%), Kalsel (4,21%), dan Kaltara (3,19%).
“Ini ironis, karena Kaltim merupakan penyumbang terbesar PDRB di Kalimantan, yaitu sebesar 48,4 persen. Tapi realitanya, tingkat pengangguran masih tinggi. Ini paradoks,” tegas Afif.
Atas temuan tersebut, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan langkah konkret dan terukur. Upaya penurunan pengangguran dan kemiskinan dinilai harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Ke depan, perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor serta evaluasi mendalam untuk menyukseskan target RPJMD 2025–2029. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya tampak di atas kertas, tapi tak terasa di dapur rakyat,” tutup Afif. (Eby/Adv)
