Halonusantara.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum menegaskan pentingnya terobosan kolaboratif antara PT Telkom dan PLN untuk memperluas jaringan internet hingga ke pelosok daerah.
Ia menekankan pemanfaatan infrastruktur fiber optik (FO) milik PLN sebagai alternatif solusi konektivitas murah dan efisien, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltim yang selama ini masih mengalami blankspot sinyal.
“Daripada mengandalkan tower GSM yang mahal, kenapa tidak kita optimalkan saja kabel PLN untuk mengalirkan internet berbasis fiber optik? Cukup untuk bisa WhatsApp saja warga senang,” ujar Harum, Sabtu (19/7/25).
Menurutnya, solusi ini tidak hanya lebih hemat biaya, tapi juga memungkinkan pemerataan akses digital tanpa harus menunggu pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang biayanya besar dan tidak efisien di wilayah sulit jangkauan. Hal ini juga sejalan dengan visi digitalisasi nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pemanfaatan tiang dan jaringan PLN dinilai Gubernur Harum sebagai kunci mempercepat perluasan akses internet.
Ia menyebut, meskipun banyak wilayah belum terjangkau sinyal seluler, jaringan listrik PLN umumnya telah masuk ke sejumlah desa. Inilah yang membuka peluang kolaborasi antara Telkom, PLN, dan pihak ketiga seperti Iconplus atau Comtelindo dalam menghadirkan Wi-Fi desa berbasis FO.
“Kami tidak ingin warga di tengah hutan, di kebun, atau di area pertambangan sekalipun, terputus dari akses informasi. Semua harus terkoneksi,” tegas Harum.
Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal, membenarkan bahwa medan geografis menjadi tantangan utama dalam memperluas jaringan internet. Meski seluruh kecamatan di Kaltim secara teori sudah terkoneksi FO, banyak desa masih kesulitan karena jarak dan infrastruktur yang belum menyentuh langsung ke permukiman warga.
Di Kutai Timur misalnya, dari total 140 desa, 37 masih mengalami blankspot. Namun berkat kolaborasi dengan penyedia seperti Comtelindo, sudah 64 desa kini terhubung internet, sebagian melalui program Gratispol yang didanai APBD murni tahun 2025.
“Program internet desa sudah menjangkau 233 desa dari target 600 desa. Ada progres mingguan yang terus meningkat,” ungkap Faisal.
Pemerintah Provinsi Kaltim memandang akses internet bukan hanya soal teknologi, melainkan fondasi utama untuk pemerataan pendidikan, layanan publik, hingga potensi ekonomi desa. Konektivitas juga diyakini mampu memperkuat inklusi digital di daerah-daerah tertinggal, dan mendukung pemerataan pembangunan sesuai dengan semangat Ibu Kota Negara (IKN) sebagai pusat transformasi digital nasional.
“Konektivitas digital bukan lagi kebutuhan sekunder. Ini kebutuhan dasar. Kita harus berpikir out of the box, dan sinergi Telkom-PLN adalah salah satu jawabannya,” tutupnya. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
