Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menambah bantuan anggaran desa dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta per desa.
Sehingga dirinya menuturkan memang perlu adanya perhatian serius untuk meningkatkan ekonomi desa melalui desa.
Hal itu guna mengoptimalkan potensi dengan meningkatkan bantuan anggaran ke desa yang bisa diperuntukkan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ely mengungkapkan, usulan untuk memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah kepada setiap desa, seperti contoh di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang memiliki BUMDes dengan unggulan yang berbeda-beda, akan berguna untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menekankan pentingnya fokus dalam mencatat pendapatan BUMDes serta mendukung upaya kepala desa dalam memfasilitasi pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi untuk meningkatkan anggaran BUMDes.
“Kami mendorong kepala desa dalam mencatat pendapatan dan mengoptimalkan potensi desa, serta fasilitasi pertemuan dengan BPKAD provinsi untuk meningkatkan alokasi anggaran BUMDes, hal ini menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tegas Ely pada Rabu (17/05/23).
Dibeberkannya, desa-desa di Kukar memiliki potensi yang beragam yang dapat dikembangkan, seperti sektor agrowisata dan pariwisata, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis yang berbeda-beda di setiap daerah.
Ely menilai, potensi pengembangan desa melalui BUMDes di Kukar sangatlah besar. Dengan situasi geografis yang berbeda-beda, desa-desa tersebut dapat mengoptimalkan kekayaan alam dan daya tarik wisata yang dimilikinya.
Ia mencontohkan, desa-desa yang berlokasi di daerah pegunungan dapat mengembangkan sektor agrowisata dengan memanfaatkan lahan pertanian yang subur.
Mereka dapat menghasilkan produk-produk unggulan seperti kopi organik, buah-buahan segar, atau sayuran organik yang dibudidayakan dengan metode ramah lingkungan. Potensi ini dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman alam yang autentik dan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan petani lokal.
Sementara itu, desa-desa yang berada di daerah pesisir dapat mengembangkan sektor pariwisata dengan menawarkan keindahan pantai, kegiatan memancing, atau aktivitas air seperti snorkeling atau selam.
“BUMDes di daerah tersebut dapat menyediakan akomodasi, restoran, dan layanan wisata lainnya untuk mendukung kegiatan pariwisata yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara,” katanya.
Ely menegaskan, untuk mewujudkan potensi tersebut perlu adanya perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Dukungan dana menjadi modal awal yang membantu BUMDes dalam mengembangkan infrastruktur, pelatihan, dan pemasaran produk.
Melalui pengembangan BUMDes, diharapkan desa-desa di Kukar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, serta memperkuat daya saing daerah.
“Pemerintah provinsi Kaltim perlu memberikan perhatian dan dukungan serius agar pengembangan desa melalui BUMDes dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial,” pungkasnya.(HN/Adv/ML)
