Halonusantara.id, Samarinda – Dalam situasi fiskal yang tertekan akibat kebijakan pemerintah pusat terakit Dana Bagi Hasil (DBH). DPRD Kaltim mendorong penguatan manajemen anggaran agar pembangunan di daerah tetap berjalan optimal.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menerangkan bahwa pemangkasan DBH mengakibatkan ruang fiskal di setiap daerah semakin terbatas. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengambil kebijakan strategis yang terarah dan terukur.
“Sekarang semua daerah berhadapan dengan ruang fiskal yang mengecil. Jadi bukan waktunya hanya mengeluh. Tantangannya adalah bagaimana tetap bergerak dengan keterbatasan yang ada,” ucapnya.
Melihat kondisi tersebut, Hasanuddin meminta Pemprov untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan, mulai dari menggali potensi di sektor jasa hingga optimalisasi aset daerah.
“Kaltim memiliki potensi di sektor jasa, kepelabuhanan, sampai pengelolaan aset strategis. Kalau ini semua dikelola maksimal, ketergantungan kita pada dana pusat bisa semakin berkurang,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa koordinasi antara DPRD dengan Pemprov Kaltim terus dilakukan agar program yang sudah direncanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Perubahan tata kelola anggaran menjadi prioritas agar pengetatan fiskal nasional tidak berdampak pada pembangunan provinsi.
“Belanja harus difokuskan pada hal yang nyata manfaatnya. Acara seremonial dikurangi, efisiensi diperkuat. Ini bukan soal memangkas kegiatan, tapi memprioritaskan yang betul-betul penting,” tegas pimpinan DPRD Kaltim itu.
Hasanuddin menegaskan bahwa perjalanan dinas dan rapat pemerintahan juga akan terkena efisiensi. Ia menyebut, agenda rapat kini lebih diprioritaskan di lingkungan kantor pemerintahan. Sedangkan, perjalanan luar daerah hanya dilakukan bila ada kebutuhan mendesak seperti pengawasan atau kerja sama yang tidak bisa dilakukan di daerah.
“Kunjungan kerja tetap penting, karena itu bagian dari fungsi representasi. Tapi sekarang semua lebih terukur. Kalau bisa dibahas di Samarinda, ya harus dikerjakan di Samarinda,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti peran Gubernur Kaltim yang sekaligus Ketua APPSI yang dinilai dapat menjadi kekuatan tambahan dalam menyuarakan kondisi daerah di level nasional.
“Daerah harus bersuara bersama. Kita berharap ke depan ada kebijakan yang lebih adil dan proporsional,” tutupnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
