Halonusantara.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, melontarkan kritik terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai belum terbuka dalam menyampaikan rencana kerja sama ketahanan pangan dengan Provinsi Jawa Barat.
“Sejauh ini belum ada komunikasi langsung dengan kami di Dewan. Kalau memang benar ada wacana kerja sama, ya seharusnya disampaikan dulu,” jelasnya.
Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas, menekankan pentingnya keterlibatan legislatif dalam setiap perencanaan kebijakan strategis, terutama yang menyangkut kerja sama lintas daerah seperti sektor pangan. Ia menilai bahwa proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara kolektif dan terbuka.
“Kalau menyangkut ketahanan pangan, apalagi kerja sama luar daerah, tentu harus dibahas secara bersama. Ini bukan proyek kecil,” kata Hamas.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak eksekutif, khususnya dari Gubernur Kaltim, mengenai rencana tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan bisa saja diambil tanpa koordinasi yang cukup.
“Bagusnya pertanyakan dulu ke Pak Gubernur. Kami belum tahu detailnya, belum ada komunikasi,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dijaga dalam proses penyusunan kebijakan publik, khususnya yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah pemerintah selama tujuannya jelas dan rakyat tidak dirugikan. Tapi tolong, jangan ambil keputusan strategis sendiri-sendiri. Harus dibicarakan,” tutupnya. (Eby/Adv)
