Halonusantara.id, Samarinda – Mahalnya harga beras dan kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebutkan bahwa persoalan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan akses distribusi logistik yang masih sangat bergantung pada jalur Sungai Mahakam.
Ekti menjelaskan bahwa kondisi geografis Mahulu yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri, terutama saat musim kemarau. Surutnya permukaan air menyebabkan sejumlah riam—seperti Riam Udang, Riam Halo, dan Riam Panjang—muncul dan menghambat lalu lintas barang ke wilayah pedalaman, seperti Long Bagun hingga Long Apari.
“Transportasi masih 90 persen mengandalkan Sungai Mahakam. Kalau musim kemarau, air surut dan riam jadi kendala besar. Ini yang membuat ongkos angkut naik dan berdampak pada harga barang, termasuk beras,” ujar Ekti saat ditemui usai kegiatan DPRD Kaltim, Senin (28/07/2025).
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu telah menyiapkan skema subsidi angkutan bahan pokok sebagai solusi jangka pendek. Namun, proses realisasinya masih menunggu pengesahan anggaran perubahan.
“Saya sudah komunikasi dengan anggota DPRD Mahulu. Subsidi ongkos angkut sudah dianggarkan, tinggal menunggu pengesahan perubahan APBD. Proses birokrasi ini yang perlu dipercepat agar masyarakat tidak terus terbebani harga tinggi,” jelasnya.
Meski ada opsi jalur darat dari Ujoh Bilang ke Long Pahangai hingga Long Apari, Ekti menyebut infrastruktur tersebut masih belum optimal. Pembangunan jalan sepanjang 250 kilometer itu juga berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Pembukaan jalan sudah ada, tapi belum optimal. Pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur sudah beberapa kali mencari solusi, dan sementara ini subsidi menjadi langkah paling cepat. Tapi tetap perlu sinergi dengan kabupaten untuk pelaksanaannya,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat memperkuat koordinasi demi mempercepat solusi distribusi logistik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat Mahulu.
“Kita terus komunikasikan. Karena kasihan masyarakat Mahulu, mereka juga berhak mendapat harga yang wajar dan akses yang layak,” tutup Ekti. (Eby/Adv)
