Halonusantara.id, Samarinda – Upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kota Samarinda. Salah satunya melalui penerapan sistem pembayaran non tunai yang dinilai mampu memperkuat transparansi sekaligus mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai langkah ini dapat memperbaiki pencatatan transaksi dan menutup peluang kebocoran anggaran.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat evaluasi penerimaan daerah dan belanja non tunai triwulan II 2025 di BPD Kaltim, Senin (25/8/2025). Agenda tersebut juga menyoroti capaian target PAD serta efektivitas elektronifikasi dalam transaksi keuangan daerah.
Menurut Iswandi, forum evaluasi yang rutin digelar tiap bulan ini juga berkaitan erat dengan rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ia menilai pemantauan kinerja fiskal perlu dilakukan secara konsisten agar tetap selaras dengan pertumbuhan ekonomi Samarinda.
“Penerapan sistem non tunai bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga untuk memastikan setiap rupiah penerimaan daerah tercatat jelas sehingga kebocoran PAD bisa ditekan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Wali Kota Samarinda turut mendorong percepatan penggunaan sistem non tunai di seluruh lini pemerintahan. Iswandi menilai kebijakan tersebut penting untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola anggaran, dan memperluas potensi pendapatan.
Meski mengakui masih ada sektor penerimaan yang belum sepenuhnya terintegrasi, ia optimistis penerapan penuh sistem ini akan segera menutup selisih antara target dan realisasi PAD.
“Kalau semua sektor sudah masuk sistem, potensi pendapatan bisa lebih besar dari yang tercatat sekarang,” tambahnya.
Iswandi menutup dengan harapan agar elektronifikasi pembayaran bisa segera diterapkan secara menyeluruh, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. (Eby/Adv)
