Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian terhadap rencana pengurangan anggaran Dinas Perikanan pada APBD 2027. Legislatif mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada program yang selama ini memberikan manfaat langsung bagi nelayan dan pembudidaya ikan di Kota Tepian.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pembahasan anggaran seharusnya tidak hanya berfokus pada besaran dana yang dialokasikan, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, program yang terbukti meningkatkan kesejahteraan pelaku sektor perikanan harus tetap menjadi prioritas.
“Yang paling penting bukan nominalnya, tetapi manfaatnya. Anggaran kecil pun akan bernilai jika dampaknya benar-benar dirasakan warga, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan,” ujarnya usai rapat evaluasi bersama Dinas Perikanan, Rabu (24/6/2026).
Dalam pembahasan awal APBD 2027, Dinas Perikanan mengusulkan anggaran sekitar Rp14,7 miliar. Namun setelah proses sinkronisasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), pagu tersebut turun menjadi sekitar Rp12,9 miliar atau berkurang hampir Rp1,8 miliar.
Pengurangan itu menjadi perhatian Komisi II DPRD. Untuk mengetahui alasan di balik penyesuaian tersebut, DPRD berencana meminta penjelasan langsung dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Iswandi menegaskan pihaknya akan memastikan efisiensi tidak menyasar program yang selama ini menopang aktivitas nelayan, seperti bantuan benih ikan, pakan, maupun sarana produksi lainnya.
“Kalau yang dikurangi ternyata program yang langsung menyentuh masyarakat, tentu harus ada alasan yang kuat. Kami ingin memastikan program yang berdampak bagi nelayan tetap terlindungi,” tegasnya.
Sebagai bahan evaluasi, DPRD juga meminta Dinas Perikanan menyusun data mengenai capaian berbagai program bantuan yang telah dilaksanakan. Menurut Iswandi, data tersebut penting untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan produktivitas maupun pendapatan masyarakat di sektor perikanan.
“Harus ada ukuran yang jelas. Jika bantuan yang diberikan terbukti meningkatkan penghasilan masyarakat, maka program itu layak dipertahankan bahkan diperluas,” katanya.
Selain membahas persoalan anggaran, Komisi II turut menyoroti keberadaan fasilitas cold storage di kawasan Samarinda Seberang. Fasilitas penyimpanan tersebut dinilai memiliki potensi mendukung aktivitas nelayan dengan menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.
Iswandi juga mendorong agar pemanfaatan gudang beku tidak hanya diperuntukkan bagi nelayan, tetapi juga dapat diakses pelaku UMKM yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan, seperti produsen amplang dan berbagai produk olahan ikan lainnya.
“UMKM pengolahan ikan juga perlu mendapat tempat. Dengan dukungan fasilitas penyimpanan yang memadai, kualitas bahan baku mereka bisa lebih terjamin,” ucapnya.
Komisi II DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawal proses pembahasan APBD 2027 agar efisiensi anggaran tidak mengurangi program-program yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. DPRD berharap kebijakan anggaran tetap berpihak pada sektor yang memberikan manfaat langsung bagi warga, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan. (Eby/Adv)
