Halonusantara.id, Samarinda – Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan (JAMPER KALTIM) menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa jika permasalahan terkait Samarinda Theme Park tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua JAMPER KALTIM, Ahmad, yang menyoroti sejumlah persoalan terkait izin operasional, keselamatan pengunjung, serta kelayakan wahana yang digunakan di tempat wisata tersebut.
Menurut Ahmad, Samarinda Theme Park yang baru beroperasi ini telah menjadi sorotan publik lantaran ditemukan beberapa indikasi permasalahan serius yang perlu segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah:
1.Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan theme park ini berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitarnya. Oleh karena itu, JAMPER KALTIM menuntut kejelasan mengenai izin parkir serta Analisis
Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk memastikan bahwa destinasi wisata ini tidak menimbulkan kemacetan dan tetap menjaga kelancaran lalu lintas bagi masyarakat sekitar.
2.Kelayakan dan Keamanan Wahana Informasi yang beredar menyebutkan bahwa beberapa wahana di Samarinda Theme Park menggunakan alat bekas atau second-hand yang diimpor dari Jepang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait standar keamanan dan kelayakan wahana tersebut. “Apakah wahana ini sudah melalui uji kelayakan yang sesuai? Apakah sudah mendapatkan sertifikasi dari instansi terkait? Keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama,” tegas Ahmad.
3.Legalitas Impor Wahana Dalam aspek hukum, Ahmad juga menekankan perlunya transparansi dalam proses impor wahana dari Jepang. Pihak pengelola harus memastikan bahwa wahana tersebut memiliki izin impor yang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia guna menghindari potensi pelanggaran hukum.
4.Aspek Keselamatan Pengunjung Faktor keselamatan pengunjung menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Ahmad menanyakan apakah sudah ada inspeksi berkala terhadap setiap wahana dan apakah tersedia mekanisme tanggap darurat jika terjadi kecelakaan. “Pihak pengelola wajib menjamin bahwa setiap wahana telah memenuhi standar keamanan internasional untuk menghindari risiko kecelakaan yang dapat membahayakan pengunjung,” tambahnya.
Ahmad menegaskan bahwa JAMPER KALTIM meminta Wali Kota Samarinda, dinas perhubungan, serta dinas pariwisata untuk segera melakukan inspeksi dan evaluasi mendalam terhadap operasional Samarinda Theme Park. Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, JAMPER KALTIM berencana menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes dan desakan terhadap pemerintah agar bertindak tegas.
“Kami tidak akan tinggal diam jika persoalan ini terus dibiarkan. Keselamatan dan kepentingan masyarakat harus diutamakan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah, kami akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi ini,” pungkas Ahmad.
Dengan pernyataan ini, JAMPER KALTIM berharap pihak terkait segera merespons dan mengambil tindakan yang diperlukan demi menjaga keselamatan serta kepatuhan hukum dalam pengelolaan Samarinda Theme Park.(Hn/Eby/Ragam)
