Halonusantara.id, Samarinda – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Samarinda menyampaikan pernyataan sikap mereka terkait dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024, Jumat (12/7/2024). Pernyataan deklarasi dilakukan di Bawaslu Samarinda, Jalan Gn Arjuna, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, sekitar pukul 15.00 WITA.
Ada beberapa poin yang disodorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Samarinda. Antara lain, “meminta Bawaslu dan KPU Samarinda untuk mencegah segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran Pilkada, mencegah Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi dalam badan penyelenggara Pilkada, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ASN pada Pilkada di Samarinda, transparansi seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, apabila kami tidak melaksanakan dan menjalankan amanat ini, maka kami siap untuk menerima sanksi sosial”. Begitu lima poin yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan Bawaslu Samarinda, dan Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Syahril Saili, sebagai saksi.
Sebelum proses penandatanganan, para kader Hijau Hitam itu melontarkan ekspresinya lewat orasi secara bergantian. Dari beberapa orasi yang disampaikan, Ketua Umum HMI Samarinda, Syahril Saili mengatakan, HMI Samarinda memahami kemudian menanggapi untuk memberikan kartu kuning kepada dua lembaga tersebut, hal ini bagian dari pengawalan wujud pengawalan terhadap demokrasi dan bentuk keberpihakan rakyat.
“Kami meminta kepada dua lembaga ini untuk menjadi lembaga yang kompeten dalam mengawal dan menjaga hak pilih rakyat. Dan membasmi segala bentuk pelanggaran atau kecurangan yang terjadi secara sistematis dan massif,” ucapnya ketika berorasi.
Kata Syahril, bahwa HMI bagian dari Intellectual Community yang memiliki semangat keislaman dan keindonesiaan. Oleh karena itu, HMI harus terus turut andil dalam mengawal perjalanan demokrasi dari berbagai problem yang berujung untuk masalah keumatan.
“Bentuk aksi unjuk rasa ini bagian dari fungsi kontrol sosial yang dilakukan untuk memastikan bahwa negara dengan seluruh perangkat di dalamnya, tidak membuat sengsara rakyat. Komitmen itu kami sodorkan ke dua lembaga tersebut, dengan harapan bisa dipertanggung jawabkan kelak nanti jika melanggar,” tukasnya, mengakhir aksi tersebut.
Sebagai informasi, HMI Samarinda dalam waktu dekat bakal menyambangi KPU Samarinda. Hal serupa yang akan dilakukan di Bawaslu Samarinda. (HN/Eby)
