Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Kasus dugaan pencabulan yang menimpa santri di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), memicu keprihatinan mendalam dari Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Faridah. Ia khawatir, kasus ini akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan agama.
Aini mengaku merasakan kegemetaran saat mendengar kasus tersebut. Sebab, ia sendiri menitipkan anak-anaknya untuk menimba ilmu di pesantren.
“Kita menitipkan anak ke pondok ini supaya pondasi agamanya kuat, bukan untuk hal-hal yang merusak,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait di Kantor DPRD Kukar, Selasa (26/8/2025).
Ia menuturkan, meski bukan alumni pesantren, suaminya merupakan lulusan pendidikan asrama bernuansa keislaman. Hal itu yang mendorongnya memasukkan kedua anaknya ke pesantren di berbagai daerah, mulai Yogyakarta hingga Jawa Timur.
“Alhamdulillah, anak saya yang pertama hafal 5 juz, yang kedua hafal 30 juz. Itu buah dari pendidikan di pondok,” bebernya.
Menurut Aini, alasan orang tua menitipkan anak ke pesantren sederhana: agar mereka lebih disiplin dalam beribadah sekaligus mendalami ilmu agama.
“Tujuan orang tua adalah agar sholat anak tepat waktu, memahami agama, bahkan bisa hafal Al-Qur’an,” jelasnya.
Namun, ia menilai kasus pencabulan di Tenggarong Seberang ini berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren lain yang sebenarnya berfungsi dengan baik.
“Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Masalah di satu pondok bisa berimbas ke pondok-pondok lain. Orang tua bisa jadi takut menitipkan anaknya,” tegasnya.
Karena itu, Aini menekankan pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap pesantren. Ia mendesak agar pengawasan internal diperketat demi memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Kita ingin anak-anak tetap bisa belajar agama dengan aman, dan kepercayaan masyarakat tidak hilang,” pungkasnya. (Hf/Adv)
