Halonusantara.id, Samarinda — Sorotan publik terhadap ketimpangan kesejahteraan guru kembali mencuat setelah mencuatnya kabar gaji guru di Sekolah Terpadu Loa Bakung yang mencapai Rp15 juta, ditambah tunjangan sebesar Rp5 juta. Kondisi ini mengundang perhatian legislatif, khususnya DPRD Kalimantan Timur.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa isu kesejahteraan guru adalah hal krusial yang harus disikapi secara adil dan proporsional. Menurutnya, ketimpangan antarpendidik dapat memunculkan kecemburuan sosial jika tidak segera ditangani.
“Wajar jika guru di sekolah internasional dengan standar Cambridge mendapatkan kompensasi lebih karena tuntutan kompetensi mereka juga tinggi. Tapi kita tidak boleh tutup mata terhadap guru-guru lain yang masih menghadapi keterlambatan insentif,” ujar Darlis.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan guru seharusnya tidak hanya menjadi perhatian ketika menyangkut angka-angka besar dari sekolah elite. Realitanya, masih banyak guru di sekolah negeri maupun pelosok yang berjuang keras dengan kondisi minim dukungan.
“Kalau hanya dilihat dari angka, bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Padahal guru-guru di sekolah biasa juga punya tanggung jawab besar, terutama di wilayah terpencil,” tegasnya.
Darlis pun mengakui adanya perbedaan beban kerja antara guru di sekolah internasional dan guru di sekolah reguler. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak secara menyeluruh.
“Kesejahteraan guru harus dipikirkan secara menyeluruh. Jangan sampai ada guru yang mengajar dengan semangat tinggi tapi hidupnya jauh dari layak karena tidak ada pemerataan perhatian,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Darlis mendorong pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pemberian insentif dan gaji guru. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang adil bagi seluruh tenaga pendidik tanpa terkecuali. (Eby/Adv)
