Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pemerataan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan. Meski pembangunan sektor pendidikan terus digalakkan, sejumlah permasalahan mendasar seperti keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan kesenjangan wilayah belum sepenuhnya teratasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti adanya ketimpangan antara jumlah peserta didik dan daya tampung sekolah negeri, yang dinilai menjadi penghambat pemerataan hak pendidikan.
Menurut Sarkowi, fenomena membludaknya pendaftar di sekolah negeri setiap tahun menunjukkan bahwa masyarakat masih bergantung pada fasilitas pendidikan yang dikelola pemerintah. Sayangnya, kapasitas yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.
“Sekolah negeri masih jadi pilihan utama karena biaya yang lebih terjangkau dan dianggap lebih terjamin dari sisi fasilitas. Tapi, ketika daya tampung tidak seimbang, akan muncul masalah baru, yaitu siswa yang gagal melanjutkan pendidikan,” katanya.
Selain soal daya tampung, tantangan geografis Kukar yang luas dan memiliki topografi bervariasi juga menjadi hambatan tersendiri. Sarkowi menegaskan pentingnya pendekatan berbasis spasial dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan lokasi pembangunan sekolah.
“Kita harus benar-benar paham kondisi wilayah. Kukar itu luas sekali. Jarak antardesa ke kota sangat jauh. Jadi sekolah harus dibangun dengan strategi yang bisa menjawab kebutuhan akses pendidikan yang merata,” ujarnya.
Ia mencontohkan rencana pembangunan sekolah di wilayah Loa Tebu sebagai langkah yang dinilai tepat. Lokasi ini berada di kawasan penyangga yang strategis, karena dapat melayani beberapa desa sekaligus. Namun, permasalahan lahan disebutnya menjadi hambatan utama yang perlu segera diselesaikan.
“Permasalahan terbesar kita saat mau bangun sekolah baru itu justru pembebasan lahannya. Ini butuh kerja sama antara provinsi dan kabupaten, atau bahkan peran masyarakat melalui hibah,” jelas Sarkowi.
Sarkowi juga mengingatkan bahwa dampak sosial dari ketidakseimbangan akses pendidikan sangat besar. Ia mencatat banyak siswa yang terpaksa menunda pendidikan karena gagal masuk sekolah negeri. Sementara bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pilihan sekolah swasta dianggap tidak realistis.
“Ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ini soal keadilan akses pendidikan. Jangan sampai anak-anak dari daerah terpencil tertinggal hanya karena mereka jauh dari pusat kota,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendesak pemerintah daerah segera menyusun peta kebutuhan pendidikan secara komprehensif dan berbasis wilayah, agar pembangunan sekolah tidak lagi hanya berdasarkan ketersediaan anggaran semata.
“Kalau kita serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akses pendidikan harus dijamin untuk semua, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (Eby/Adv)
