Halonusantara.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan bahwa dirinya masih belum menerima laporan resmi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu yang menyoroti tuntutan masyarakat adat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kemarin DBH dari masyarakat adat itu kalau enggak salah, kebetulan saya enggak ikut itu karena sedang di luar kota. Hasilnya saya belum tahu juga,” ujarnya.
Ketua DPRD Kaltim menegaskan, meskipun tidak sempat mengikuti RDP, dirinya berkomitmen akan tetap memperjuangkan revisi pemangkasan DBH Kaltim.
Hasanuddin mengatakan akan melakukan koordinasi lintas partai dan memaksimalkan peran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Yang jelas mereka memperjuangkan DBH supaya tidak ada pemotongan,” ungkapnya.
Hasanuddin menambahkan, kebijakan pemotongan DBH tidak hanya berdampak di Kaltim, tetapi juga dirasakan seluruh daerah di Indonesia, sehingga mempertahankan besaran DBH yang sebelumnya bukan hal yang sederhana.
“Tapi menurut pendapat saya pribadi, agak susah karena DBH itu kan nasional. Bukan hanya Kaltim,” terangnya.
Pimpinan DPRD Kaltim itu menegaskan bahwa penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 71 persen membuat kondisi fiskal daerah semakin berat.
Akibat penurunan dana transfer ini membuat pemerintah harus meninjau kembali kapasitas anggaran belanja daerah.
Hasanuddin menegaskan pihaknya akan terus mengawal revisi DBH melalui forum forum resmi dan terus koordinasi dengan kementerian terkait.
“Semua tetap kita upayakan. Kita tunggu hasilnya,” jelasnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
