Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada sektor pendidikan. Menurutnya, keseimbangan antara sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur harus menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah.
“Fokus kita tidak bisa hanya pada satu sektor. Pendidikan memang penting, tapi kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur juga harus menjadi prioritas,” ujar Syarifatul.
Ia juga menyebut program-program pendidikan seperti GratisPol sebagai langkah positif karena membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan menyeluruh lintas sektor.
Selain itu, Syarifatul menekankan pentingnya validasi data dalam pelaksanaan program, terutama pada tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS), untuk memastikan efisiensi dan akurasi penyaluran anggaran.
“Kalau data sudah akurat, kita bisa lebih tepat menghitung kebutuhan anggaran. Tapi yang terpenting, jangan sampai satu sektor mendominasi anggaran hingga mengorbankan yang lain,” ujarnya.
Mengenai bantuan pendidikan, ia menyatakan bahwa alokasi anggaran harus tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah. Bantuan Rp5 juta per mahasiswa dianggap cukup memadai, dengan catatan adanya fleksibilitas untuk program studi tertentu yang membutuhkan biaya lebih tinggi.
“Secara umum bantuan Rp5 juta per mahasiswa sudah sesuai. Memang ada pengecualian seperti kedokteran yang biayanya lebih tinggi, tapi hal itu masih dalam kendali,” ucapnya.
DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal pelaksanaan RPJMD agar tidak timpang dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Pembangunan daerah harus bersifat holistik. Semua sektor saling terkait dan harus berjalan bersama. Ini tentang memastikan kesejahteraan masyarakat secara utuh, bukan hanya sebagian,” tutupnya. (Eby/Adv)
