Halonusantara.id, Samarinda – Peran sektor swasta dalam mendukung dunia pendidikan dinilai masih belum menyentuh kebutuhan paling mendasar siswa dan mahasiswa di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang mengkritik pendekatan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang cenderung seremonial dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Menurut Darlis, banyak perusahaan hanya fokus pada bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), padahal skema seperti itu sudah sebagian besar ditanggung pemerintah melalui program Gratispoll. Sementara kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, tempat tinggal, dan akses internet justru masih menjadi beban berat bagi pelajar, terutama dari daerah pelosok.
“Banyak siswa dari pedalaman gagal melanjutkan sekolah bukan karena tidak mampu bayar kuliah, tapi karena tidak punya ongkos pergi ke sekolah atau tempat tinggal yang layak. Ini yang harusnya jadi perhatian CSR,” ujar Darlis dalam keterangan persnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan CSR yang menyentuh aspek logistik dan infrastruktur bisa menjadi pendorong signifikan bagi keberhasilan pendidikan di daerah. Termasuk di dalamnya pembangunan rumah singgah, pelatihan guru, penyediaan akses internet di wilayah blank spot, serta perbaikan fasilitas belajar.
“CSR jangan hanya jadi ajang simbolik. Kita butuh kontribusi konkret, seperti internet untuk desa-desa terpencil, pelatihan tenaga pengajar, hingga dukungan operasional bagi siswa,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Darlis menegaskan komitmen Komisi IV DPRD Kaltim untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat demi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Ia berharap pendekatan multipihak ini bisa mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan memastikan bahwa tak ada lagi anak Kaltim yang putus sekolah karena persoalan biaya hidup. (Eby/Adv)
