Halonusantara.id, Samarinda – Keterbatasan akses pendidikan menengah di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Kutim ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (10/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim ini difokuskan pada upaya mendorong pemerataan pendidikan, khususnya jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa aspirasi dari DPRD Kutim relevan dengan tantangan yang tengah dihadapi Pemprov, terutama menyangkut akses dan distribusi siswa ke sekolah negeri.
“Isu yang dibawa teman-teman dari DPRD Kutim memang masuk dalam ranah Pemprov. Terutama soal akses siswa ke SMA, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab provinsi,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Darlis juga menyoroti minimnya pemanfaatan sekolah swasta di Kutim. Ia menilai masih kuatnya persepsi bahwa sekolah negeri adalah pilihan utama menyebabkan daya tampung sekolah selalu penuh setiap tahun.
“Jika seluruh siswa berlomba masuk sekolah negeri, tentu daya tampung akan jadi kendala setiap tahun. Padahal sekolah swasta juga memiliki dukungan dari pemerintah seperti BOSNAS dan BOSDA,” katanya.
Ia mencontohkan sekolah Muhammadiyah di Kutim yang mengalami kekurangan murid, padahal memiliki potensi dan fasilitas yang layak. Menurutnya, dibutuhkan edukasi publik yang lebih luas untuk mengubah stigma terhadap sekolah swasta.
“Perlu ada sosialisasi secara masif agar masyarakat tahu bahwa kualitas pendidikan tak hanya ada di sekolah negeri. Pemerintah berkewajiban membantu semua lembaga pendidikan, termasuk swasta,” jelasnya.
Sebagai langkah sementara, Pemprov tengah mengkaji opsi penambahan jumlah siswa per kelas dari 36 menjadi 38 atau 40 orang. Namun, Darlis mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mematikan peran sekolah swasta yang turut menopang sistem pendidikan.
Ia juga membeberkan rencana pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas di beberapa wilayah padat penduduk, seperti Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, guna menjawab kebutuhan pendidikan yang terus meningkat di Kutim.
“Pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas sedang dirancang untuk menjawab kebutuhan di wilayah Kutim. Ini bentuk komitmen Pemprov dalam memperluas akses pendidikan,” tandasnya. (Eby/Adv)
