Halonusantara.id, Samarinda — Meski jaringan fiber optik (FO) telah menjangkau seluruh kecamatan di Kalimantan Timur, akses internet di tingkat desa masih menghadapi ketimpangan yang mencolok, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Kutai Timur.
Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong percepatan pemerataan layanan digital melalui berbagai skema, termasuk program Gratispol yang bertujuan menyediakan internet gratis hingga ke pelosok desa.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut bahwa secara administratif seluruh kecamatan di Kaltim telah terkoneksi jaringan FO. Namun, di tingkat desa, terutama di Kutai Timur, distribusi internet belum merata karena tantangan geografis yang kompleks.
“Khusus di Kutai Timur, kondisi medan menjadi tantangan utama. Banyak desa berada di area yang sulit dijangkau, sehingga jaringan FO belum bisa menjangkau seluruh wilayah,” ujar Faisal, Senin (21/7/25).
Untuk mengatasi hambatan ini, Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kutai Timur mengadopsi pendekatan alternatif. Salah satunya adalah pemanfaatan infrastruktur tiang listrik PLN melalui kerja sama dengan penyedia jaringan seperti Telkom dan Icon+, anak usaha dari PLN.
Selain itu, pemerintah daerah juga menggandeng Comtelindo, perusahaan penyedia layanan internet yang dinilai memiliki cakupan jaringan cukup luas dan andal. Comtelindo bahkan dipercaya secara langsung untuk menyuplai koneksi internet di sejumlah desa yang belum tersentuh jaringan.
“Pemkab Kutai Timur mempercayakan distribusi layanan di desa-desa blankspot kepada Comtelindo karena jaringannya terbukti kuat di wilayah tersebut,” ungkap Faisal.
Program Gratispol sendiri terus menunjukkan progres. Hingga pertengahan Juli 2025, layanan internet telah terpasang di 233 desa dari total 600 desa yang ditargetkan, menggunakan anggaran dari APBD murni 2025. Dibanding pekan sebelumnya, terjadi penambahan cakupan di 30 desa.
Namun, perkembangan tidak merata. Daerah seperti Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu tercatat mengalami kemajuan yang lebih lambat akibat terbatasnya infrastruktur dan jarak antarwilayah yang berjauhan.
“Di Kutai Timur misalnya, baru 64 dari 139 desa yang sudah terlayani internet. Ini masih menjadi PR besar bagi kita,” tambahnya.
Faisal menegaskan bahwa pemerataan akses digital merupakan bagian penting dari keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Pemprov menargetkan seluruh masyarakat dapat menikmati akses informasi, teknologi, dan layanan digital tanpa terkecuali.
“Pemerintah terus berupaya memastikan tidak ada daerah yang tertinggal secara digital. Karena tanpa internet, kita tidak hanya bicara soal sinyal, tapi tentang akses terhadap pendidikan, pelayanan publik, dan ekonomi digital,” pungkasnya. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
