Halonusantara.id, Samarinda – Pembahasan terhadap arah kebijakan pembangunan Kalimantan Timur lima tahun ke depan mulai bergulir di DPRD Kaltim. Panitia Khusus (Pansus) resmi mengkaji draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, dengan menyoroti sejumlah program unggulan yang menjadi komitmen Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Salah satunya adalah program pendidikan dan layanan dasar bertajuk GratisPol.
Dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Pansus, Agusriansyah Ridwan, menekankan perlunya pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar, terutama jalan desa. Menurutnya, infrastruktur yang memadai merupakan syarat mutlak bagi efektivitas layanan pendidikan dan kesehatan.
“Jika akses jalan tidak memadai, maka program sebesar apa pun tidak akan optimal menjangkau masyarakat desa,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Agusriansyah menyoroti relevansi jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja. Ia mendorong adanya pembaruan kurikulum agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi.
“Jurusan pertanian perlu diperkuat dengan teknologi seperti drone dan mesin otomatisasi. Bahkan jurusan kreatif seperti content creator atau digital marketing bisa mulai dirancang, lengkap dengan sertifikasi keterampilan,” katanya.
Adapun di bidang kesehatan, ia mengapresiasi daerah-daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Kutai Timur menjadi contoh yang disorot karena mengalokasikan anggaran besar untuk layanan BPJS gratis.
“Rumah sakit seperti di Sangkulirang masih membutuhkan IPAL dan peralatan medis tambahan meski sudah mendapat ambulans,” ungkapnya.
Agusriansyah mendorong agar Pemprov Kaltim memberikan insentif berupa pengadaan alat kesehatan, sarana penunjang, hingga pembangunan instalasi pengolahan limbah medis kepada daerah-daerah yang sudah mencapai UHC, seperti Kutim dan Bontang.
“Insentif tersebut bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga strategi untuk mendorong kabupaten/kota lain segera menyusul meraih UHC,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pelaksanaan program GratisPol dikaji secara cermat agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan serupa di tingkat kabupaten/kota. Koordinasi dengan program seperti Kutim Tuntas di Kutai Timur menjadi hal penting untuk menghindari duplikasi bantuan.
“Jika GratisPol menanggung biaya pendidikan, sementara Kutim Tuntas menanggung biaya hidup mahasiswa, maka keduanya harus disinkronkan agar tidak terjadi duplikasi atau malah tumpang tindih,” jelasnya.
Proses pembahasan RPJMD akan terus berlanjut, dengan pelibatan lintas sektor guna menyusun dokumen strategis yang menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim secara holistik dan berkelanjutan. (Eby/Adv)
