Halonusantara.id, Kutai Barat – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam merealisasikan pembangunan strategis di wilayah pedalaman kembali mendapat pengawasan langsung dari DPRD Kaltim. Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2024, anggota dewan turun ke lapangan meninjau sejumlah proyek penting di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Rabu (21/5/2025).
Proyek yang dikunjungi meliputi pembangunan akses jalan penghubung dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat, pemasangan jaringan distribusi listrik di Kampung Barong Tongkok, hingga peningkatan akses jalan dari Kubar menuju Mahulu.
Firnadi Ikhsan, anggota Pansus LKPj, mengapresiasi progres pembangunan yang dinilainya telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dari hasil pemantauan, hasilnya cukup bagus. Progres sudah sesuai, dan hasil pembangunan kita harapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, khusus untuk perluasan jaringan listrik di kawasan perkampungan Barong Tongkok, masyarakat telah lama mengusulkan ke PLN, namun belum mendapatkan respon memadai.
“Akhirnya Pemprov Kaltim berinisiatif untuk menyediakan jaringan listrik melalui APBD,” terangnya.
Lebih lanjut Firnadi menyampaikan bahwa sebagian infrastruktur pendukung seperti tiang listrik, kabel, dan trafo telah terpasang. Berdasarkan keterangan Dinas ESDM Kaltim, proyek sudah dinyatakan selesai.
“Sudah mendapat Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN. Tinggal menunggu serah terima dari Pemprov Kaltim kepada PLN untuk pengoperasiannya,” kata Firnadi.
Ia menilai langkah Pemprov Kaltim layak diapresiasi karena berhasil menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang selama ini belum terjangkau listrik.
“Proyek jaringan listrik ini layak diapresiasi, karena berhasil memenuhi kebutuhan jaringan listrik di wilayah Kubar, khususnya di Kampung Barong Tongkok. Kita akan terus mendorong proyek seperti ini, sebab masih ada 110 desa di Kaltim yang teridentifikasi belum ada listrik, belum terhitung jumlah Dusun dan RT. Ini akan menjadi perhatian utama kita,” sambungnya.
Namun, di sisi lain, Pansus juga mencatat adanya persoalan akses jalan yang perlu segera ditangani, salah satunya adalah jalan menuju Jembatan Martadipura, penghubung Kukar dan Kubar, yang kerap terendam air saat pasang.
“Jalan penghubung menuju Jembatan Martadipura ini terendam air cukup dalam saat sungai pasang. Hal itu mempersulit kendaraan yang hendak melintas. Kami akan berdiskusi dengan Dinas PUPR Kaltim. Bisa saja pansus merekomendasikan agar jalan tersebut dilakukan peningkatan tinggi badan jalan di tahun-tahun mendatang,” ucapnya.
Meski memberikan catatan positif terhadap progres pembangunan, Firnadi menekankan pentingnya pencocokan antara laporan dan kondisi nyata di lapangan.
“Kegiatan uji petik ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari tugas pengawasan kami untuk memastikan akuntabilitas anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Eby/Adv)
