Halonusantara.id, Samarinda – Pemerataan pendidikan dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi dua perhatian utama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kedua sektor ini dinilai krusial untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kalimantan Timur.
Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, menyoroti masih adanya ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedalaman. Salah satu contoh nyata adalah di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, yang sampai saat ini belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Ini tidak bisa dibiarkan. Anak-anak di daerah seperti Segah butuh akses pendidikan setara dengan wilayah lainnya,” tegas politisi Partai Golkar itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RPJMD di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMD harus mengakomodasi kebijakan yang mendorong pemerataan pendidikan, mulai dari kualitas tenaga pengajar hingga pembangunan infrastruktur sekolah yang memadai.
Tak hanya pendidikan, pansus juga menaruh perhatian serius pada perlunya inovasi untuk meningkatkan PAD. Potensi besar di sektor perkebunan, pariwisata, dan industri kreatif harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau PAD kuat, kita tidak tergantung terus pada pusat. Pembangunan bisa lebih mandiri dan merata,” tambah Syarifatul.
Sementara itu, Didik Agung Eko Wahono, anggota pansus lainnya, menyampaikan kekhawatiran terhadap tren stagnan dalam proyeksi pendapatan daerah. Ia menyebut perlu strategi fiskal yang lebih progresif agar ketergantungan terhadap dana pusat bisa ditekan.
“Kalau tidak ada langkah konkret, Kaltim bakal tetap bergantung pada dana pusat. Kita harus keluar dari pola lama,” tandasnya.
Seluruh poin penting yang disampaikan akan dirangkum dalam dokumen akhir RPJMD, sebagai dasar pijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga lima tahun ke depan. (Eby/Adv)
