Halonusantara.id, Samarinda – Proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu langkah besar dalam sejarah pembangunan nasional. Namun, DPRD Kalimantan Timur menilai bahwa proses ini tidak boleh semata-mata berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemberdayaan sosial masyarakat lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan, menyuarakan keprihatinan atas potensi terpinggirkannya masyarakat asli Kalimantan Timur jika tidak ada langkah konkret untuk melibatkan mereka secara aktif dalam proses transisi menuju IKN.
Menurut Fadly, pemindahan ASN dan masyarakat ke wilayah IKN harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi warga lokal dalam pembangunan, bukan justru menjadikan mereka sebagai penonton di tanah sendiri.
“Pemindahan ini seharusnya bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat Kaltim, khususnya di wilayah penyangga seperti Penajam Paser Utara dan Paser. Tapi peluang ini harus disiapkan dengan sungguh-sungguh, mulai dari pelatihan SDM, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan akses kerja dan usaha,” jelasnya.
Fadly menambahkan bahwa arus urbanisasi ke kawasan IKN akan membawa dampak besar terhadap dinamika sosial dan ekonomi setempat. Bila perencanaan hanya terpaku pada pembangunan fisik, maka masyarakat lokal bisa tertinggal dari segi daya saing dan keterampilan.
“Jangan sampai warga kita hanya jadi penonton. Harus ada strategi agar mereka bisa ambil bagian sebagai pelaku ekonomi, tenaga kerja terampil, bahkan sebagai mitra usaha dari pembangunan ini,” ujarnya.
Untuk itu, Fadly mendorong adanya kebijakan yang menyeluruh dan inklusif. Menurutnya, infrastruktur sosial seperti pendidikan vokasi dan pelatihan kerja harus dikembangkan secara paralel dengan pembangunan fisik di IKN.
“IKN bukan hanya soal gedung pemerintahan, tapi juga kehidupan sosial ekonomi baru. Kita perlu membangun sistem yang inklusif agar warga lokal tidak tersisih dalam proses transformasi ini,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemindahan ASN yang dilakukan secara bertahap dan berbasis kesiapan daerah penyangga serta kolaborasi lintas sektor.
“Kami di DPRD Kaltim tentu mendukung IKN sebagai proyek strategis nasional. Tapi dukungan ini harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk memastikan masyarakat kita ikut tumbuh dan berkembang bersama ibu kota negara baru,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Fadly menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD dalam menciptakan pembangunan IKN yang berkelanjutan dan berkeadilan, terutama dalam memastikan masyarakat lokal menjadi bagian dari proses, bukan korban perubahan. (Eby/Adv)
