Halonusantara.id, Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur kembali mengemuka, kali ini dari wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu). Meski berada di garda terdepan negara, daerah ini justru belum merasakan pemerataan layanan pendidikan sebagaimana wilayah lainnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, hanya ada satu SMA Negeri yang beroperasi di ibu kota Mahulu dengan kapasitas 400 siswa, yang jelas tak mampu menampung seluruh kebutuhan pelajar di daerah itu. “Ini soal keadilan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam pembangunan,” ujar Ekti.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Kaltim mendorong percepatan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Mahulu. Ekti menyebut bahwa langkah awal telah ditempuh dengan berkoordinasi bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kutai Barat–Mahulu untuk mendorong realisasi sekolah baru.
Ia menegaskan, kehadiran SMK bukan sekadar menambah bangunan fisik, tetapi menjadi solusi jangka panjang dalam membuka akses masa depan bagi generasi muda Mahulu. “Jurusan yang dirancang nantinya harus menyatu dengan potensi lokal dan kebutuhan tenaga kerja di wilayah perbatasan. Jangan hanya menjadi proyek formalitas,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Ekti juga menyoroti jumlah sekolah yang sangat terbatas hanya empat SMA Negeri di seluruh Mahulu yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa tiap tahunnya. Ia menambahkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan harus dibarengi komitmen dari pemerintah daerah, terutama dalam hal penyediaan lahan.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung kondisi pendidikan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang dinilainya lebih maju dalam hal pengembangan sekolah menengah dan sekolah unggulan.
“Kalau ketimpangan ini terus dibiarkan, kualitas pendidikan akan timpang antara pusat dan pinggiran. Pemerataan itu bukan pilihan, melainkan kewajiban,” tegasnya.
Ekti menutup pernyataannya dengan menggarisbawahi bahwa pembangunan pendidikan di perbatasan adalah bagian dari implementasi visi Gubernur Kaltim untuk menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif. Menurutnya, masa depan Mahulu ditentukan oleh keberanian saat ini untuk membangun fondasi sumber daya manusia sejak dini.
“Anak-anak Mahulu punya hak yang sama dengan anak-anak di kota. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus tertinggal hanya karena kurangnya fasilitas,” tandasnya. (Eby/Adv)
