Halonusantara.id, Samarinda – Pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi PPPK di lingkungan Pemprov Kaltim menuai banyak tanggapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat tentang penghapusan seluruh tenaga kerja honorer di tahun 2023. Gubernur Kaltim, Isran Noor putuskan untuk mengangkat semua tenaga kerja honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Keputusan Gubernur Kaltim ini menuai banyak tanggapan dan kritik dari Legislator Kaltim, salah satunya Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu turut memberikan tanggapan.
“Kalau kami pada dasarnya setuju bicara tentang pengangkatan PPPK, tapi harus diingat Kementerian tidak boleh asal suruh begitu, karena sejauh ini tidak ada anggaran dari pusat yang diikutkan,” tutur Bahar yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Bahar menekankan, dalam pengangkatan tenaga kerja honorer ke PPPK seharusnya Kementerian menanggung biaya gaji dan fasilitas-fasilitas lain. Jangan sampai semua pembiayaan ditanggung Pemerintah Provinsi.
“Ketakutannya beban terhadap APBD Kaltim nanti sangat tinggi untuk membiayai itu,” ungkapnya saat dijumpai awak media, Kamis (9/2/2023).
Dia mengatakan, Gubernur Kaltim kan menyampaikan ingin mempertahankan pegawai honorer dengan mengangkatnya menjadi PPPK, dan kami sangat setuju akan hal itu.
Banyak orang yang hidupnya dari honorer untuk menghidupi keluarganya, tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan hak-haknya. Itu sangat memprihatinkan dan kami tidak ingin itu terjadi, tambah Bahar.
Dirinya beranggapan ada dua hal yang harus dilakukan dan menjadi perhatian Pemprov dalam persoalan ini.
Pertama, jangan mengabaikan para pegawai yang sudah lama menjadi pegawai honorer. Mereka harus diprioritaskan, jangan sampai gara-gara persoalan teknis orang yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak bisa diangkat menjadi PPPK.
Proses teknisnya harusnya dipermudah sehingga mereka yang telah lama mengabdi segera mendapatkan hak dan pelayanan yang lebih utama, harap Bahar.
Kedua, jangan sampai juga Pemerintah Pusat tidak membantu dari sisi finansial atau anggaran sama sekali. Karena pembiayaan untuk fasilitas yang diperoleh honorer setelah diangkat menjadi PPPK itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
“Kalau pembiayaan hanya dari Pemprov sendiri kita akan coba hitung ulang, sanggup tidak membiayai dengan APBD yang sekarang, Pemprov juga harus menganalisa ini,” pungkasnya. (MF/Adv/DPRDKaltim)
