Halonusantara.id, Samarinda – Penempatan Sekolah Rakyat di wilayah perkotaan mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur. Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai program tersebut telah melenceng dari tujuan awalnya yang bertujuan membantu masyarakat prasejahtera di daerah pelosok.
Baharuddin menyayangkan pembangunan Sekolah Rakyat yang justru diprioritaskan di kota-kota seperti Samarinda, Tenggarong, Penajam, dan Tanjung Redeb—wilayah yang dinilainya telah memiliki akses pendidikan yang cukup memadai.
“Sekolah Rakyat seharusnya hadir di wilayah yang sulit dijangkau, bukan di tengah kota yang sudah punya banyak sekolah formal. Kalau seperti ini, siapa yang sebenarnya ingin kita bantu?” tegas Baharuddin.
Menurutnya, tanpa indikator yang jelas dalam penentuan lokasi, program ini berpotensi menjadi formalitas belaka dan gagal menyasar kebutuhan masyarakat di wilayah tertinggal.
“Jangan sampai ini cuma proyek berganti nama tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat sebenarnya. Warga di pedalaman masih banyak yang kesulitan mengakses pendidikan,” ungkapnya
Lebih jauh, ia juga menyoroti kurangnya pelibatan DPRD dalam penyusunan kebijakan teknis program ini. Baharuddin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
“Pemerintah pusat boleh merancang program, tapi implementasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kami di DPRD siap bantu lewat aturan dan pengawasan, asal programnya menyentuh realita,” ujar politisi asal Kutai Kartanegara itu.
Sebagai solusi, ia mendorong Kementerian Dalam Negeri agar mengeluarkan panduan teknis dalam bentuk surat edaran yang mengatur kriteria wilayah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kalau disebut Sekolah Rakyat, maka harus benar-benar hadir untuk rakyat yang paling membutuhkan. Jangan cuma ganti kemasan tapi substansinya nol,” pungkas Baharuddin dengan tegas. (Eby/Adv)
