Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Program Sekolah Rakyat yang diusung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Meski bertujuan mulia, pelaksanaannya dianggap belum sepenuhnya menyentuh sasaran utama, yaitu anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tersentuh pendidikan formal.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, menilai program ini perlu diperkuat dari sisi perencanaan dan sosialisasi. Menurutnya, niat baik pemerintah bisa gagal membuahkan hasil jika eksekusi di lapangan tidak berjalan sesuai semangat awal.
Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat agar anak-anak dari keluarga berkecukupan tidak justru mengambil alih ruang yang seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Tanpa kontrol dan regukasi yang jelas, potensi penyimpangan sangat mungkin terjadi,” ucap Sopian pada media ini, Jumat (27/6/2025).
Tak hanya itu, Sopan juga menyoroti rendahnya kesadaran sebagian orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Banyak keluarga masih menganggap sekolah sebagai beban, bukan sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang mereka hadapi.
Bagi Komisi IV DPRD Kukar, evaluasi terhadap program Sekolah Rakyat akan menjadi bagian dari agenda pengawasan. Meski belum ada pembahasan anggaran khusus, perhatian terhadap pendidikan tetap menjadi prioritas dalam struktur belanja daerah.
Ia menilai, pelibatan lintas instansi seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan menjadi kunci untuk memastikan jalannya program bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari tahap perekrutan siswa hingga sistem pelaporan, semua harus dirancang terbuka dan akurat.
Sopan menyarankan agar proses seleksi melibatkan verifikasi data kemiskinan yang dimiliki pemerintah daerah. Pendekatan ini penting untuk menjauhkan program dari kepentingan-kepentingan di luar pendidikan.
Di tengah dinamika pembangunan, Sekolah Rakyat diharapkan bukan sekadar simbol perhatian pemerintah terhadap pendidikan, melainkan solusi nyata bagi anak-anak yang tersisih oleh sistem. Sayangnya, hingga kini belum terlihat hasil signifikan dari pelaksanaannya.
“Program ini tidak boleh hanya jadi alat pencitraan. Harus ada ukuran jelas dan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Sopan.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan sederhana: pendidikan harus menjangkau semua, tanpa terkecuali.
“Kalau program ini betul-betul untuk anak kurang mampu, maka jangan beri ruang pada mereka yang sebenarnya tidak berhak,” Tandasnya. (Hf/Adv)
