Halonusantara.id, Samarinda – Pengelolaan sampah di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, mulai dari keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah secara bertanggung jawab.
Tidak hanya terbatas pada ruang yang semakin sempit, perilaku masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan di daerah yang bukan tempat resmi turut memperparah kondisi lingkungan di sejumlah kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa selama ini solusi pengelolaan sampah lebih banyak mengandalkan aspek teknis tanpa memberikan perhatian serius terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak perubahan perilaku.
“Masalah sampah ini bukan hanya soal penumpukan, tapi soal sistem. Ada kebiasaan membuang di daerah perlintasan yang jauh dari pemukiman, padahal itu bukan TPA resmi. Ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran,” ujarnya.
Menurut Saleh, pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung seperti bank sampah dapat menjadi solusi efektif. Konsep ini tidak hanya murah dan mudah diterapkan, tapi juga mampu mengedukasi warga dalam memilah sampah sejak dari rumah, bahkan membuka peluang usaha baru.
“Bank sampah itu sangat tepat. Murah, mendidik masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, dan punya nilai ekonomi. Ini bisa jadi peluang usaha bagi pemuda, ibu rumah tangga, bahkan UMKM,” tambahnya.
Saleh mencontohkan keberhasilan Kutai Kartanegara dalam menjalankan sistem bank sampah yang berhasil meningkatkan tertib pengelolaan sampah sekaligus menciptakan produk bernilai dari limbah rumah tangga.
Lebih jauh, Saleh menegaskan pentingnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani permasalahan sampah agar solusi yang diterapkan bisa menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kalau semua dinas bergerak bersama, kita tidak perlu langsung melompat ke TPA canggih berteknologi tinggi. Mulailah dari yang realistis dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
DPRD Kaltim pun siap mendukung penuh program pengelolaan sampah yang terencana dengan baik, khususnya jika program tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan lingkungan.
“Selama ada koordinasi dan perencanaan yang matang, kami di DPRD akan dukung. Apalagi ini jelas berdampak pada ekonomi masyarakat dan kesehatan lingkungan,” tutup Saleh. (Eby/Adv)
